Sedikitnya 15 rumah di Desa Tanen, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengalami rusak berat akibat pergerakan tanah yang dipicu hujan deras di wilayah tersebut sepekan terakhir.
Informasi yang dihimpun di lapangan, kerusakan bangunan menyebabkan sebagian warga harus mengungsi, sebagian besar lain memilih bertahan kendati struktur bangunan rumah mereka rusak parah dan tidak layak huni lagi.
“Kami tidak punya tempat lagi untuk mengungsi,” kata Nuri, salah satu keluarga korban tanah gerak di Desa Tanen, seperti dilansir Antara.
Kerusakan bangunan akibat pergerakan tanah di permukiman bawah kawasan wisata air terjun dan alas kandung itu sebenarnya telah terjadi sejak dua tahun terakhir.
Penuturan warga dan perangkat desa, setiap turun hujan deras selalu terjadi retakan tanah. Bangunan yang ada di atasnya pun retak-retak.
Retakan sempat berhenti saat musim kemarau. Namun begitu hujan kembali turun, apalagi intensitas dan curah hujan tinggi seperti Selasa (5/3/2019) dan Rabu (6/3/2019), pergeseran tanah kian melebar dan menyebabkan kerusakan bangunan semakin parah.
“Ada lima yang rusak sangat parah, lima lainnya rusak sedang dan lima lagi berpotensi terdampak. Tapi, dari semua itu baru satu yang mau mengungsi ke tempat yang lebih aman,” kata Siti Amanah, Sekretaris Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan.
Belum ada solusi dari pemerintah daerah atas peristiwa tanah gerak di Desa Tanen itu. Kendati warga telah mengadu dan perangkat desa telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan BPBD Tulungagung, bantuan riil belum diberikan.
Bahkan belum ada upaya evakuasi paksa dilakukan pemerintah, meski kondisi bangunan yang rusak sudah masuk kategori tidak layak huni.
“Sempat ditawarkan relokasi melalui program transmigrasi, namun warga tidak mau,” ujarnya.
Tidak adanya upaya penanganan dan tindak lanjut atas kasus bencana tanah gerak di Desa Tanen itu membuat Isroil Muslimin anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi Demokrat prihatin.
Dia menyesalkan sikap BPBD yang dinilainya terkesan abai dan tidak responsif dalam melakukan kegiatan tanggap darurat bencana di wilayahnya.
“Seharusnya kalau sudah begini pemkab menurunkan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji kelayakan lingkungan. Apa yang menyebabkan pergerakan tanah dan bagaimana opsi solusinya,” katanya. (ant/dwi)