Bangun Madura, Khofifah Akan Tanyakan tentang BPWS ke Kemenko Perekonomian

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur akan menyampaikan kendala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) yang telah mengalami kekosongan kepemimpinan selama 4,5 tahun kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

Akibat kosongnya kepemimpinan di BPWS, sejumlah rencana strategis proyek pembangunan BPWS di wilayah Madura tak bisa segera dikerjakan. Karena itulah Khofifah akan mempertanyakan hal ini kepada Kemenko Perekonomian dalam rapat yang akan dia ikuti di Jakarta dalam waktu dekat.

“Kepemimpinan BPWS ini, kan, kosong 4,5 tahun. Sementara tugas harus berjalan. Saya akan tanyakan. Tadi saya tanya Menteri PUPR, BPWS bagaimana? O iya, terus. Besok rapat di Kemenko Perekonomian. Makanya saya minta ketemuan dulu,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/5/2019).

Senin sore, Khofifah mengundang beberapa jajaran pemimpin BPWS. Dia meminta kejelasan mengenai struktur kelembagaan, juga mengenai program strategis sudah sejauh mana berjalan? Khofifah juga melihat perlu adanya integrasi Pemprov Jatim maupun kabupaten di Madura dengan BPWS.

“Programnya, kan, lintas-lintas. Ada yang kakinya di Surabaya, ada kaki jembatan yang di madura. Lalu di Madura ada juga BPWS mengerjakan di Gili Iyang. Nah, hal-hal strategis ini kami cocokkan dulu,” katanya.

Khofifah mengatakan, dia sudah mengusulkan ke Kementerian PUPR agar ada sejumlah divisi yang diisi oleh Tim Pemprov Jatim, yang sifatnya ex officio. Misalnya ada perwakilan dari dinas atau asisten atau biro dari Pemprov Jatim yang masuk dalam struktur kelembagaan BPWS.

“Selama ini, Pemprov agak susah mengikuti jejaknya. Kalau dijelaskan, ini, ini, ini, Tim pemprov tidak ada yang tahu. Sebaiknya memang ada titik-titik yang mestinya Tim Pemprov ada di situ. Harusnya masuk struktur, supaya inline dengan kebijakan makro, apakah pemprov atau pelibatan kabupaten,” ujarnya.

Berdasarkan rapat internal Pemprov Jatim, Khofifah juga akan mengusulkan agar bupati-bupati di Madura juga masuk dalam jajaran struktur kelembagaan di BPWS. Dengan demikian, para bupati itu tahu ayang yang sedang dilakukan BPWS di daerahnya.

“Mereka (bupati) juga punya ide besar untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) industri garam. KEK industri garam itu di Sampang, Pamekasan, atau di Sumenep? Nah itu kan kalau misalmnya inline dengan seluruh program strategis BPWS, lebih enak,” katanya.

Sidik Wiyoto Plt Sekretaris BPWS membenarkan, tidak adanya kepemimpinan selama itu memang menjadikan BPWS tidak bisa menjalankan program-program strategisnya. Padahal, sudah ada beberapa program yang sudah siap dijalankan.

Tidak adanya kepemimpinan juga mempengaruhi kebijakan pembangunan pembangunan kawasan di sekitar Tol Suramadu, seperti kawasan rest area, kawasan perdagangan, serta kawasan perindustrian, perdagangan permukiman dan lainnya.

“Memang ada hambatan sejak 2008 silam. Untuk bisa membangun (kawasan) kan butuh tanah, nah pengadaan tanah ini baru kita dapat sejak akhir 2015. Itu pun jauh dari kebutuhan yang ada, tidak sampai 50 hektare dari kebutuhan 1.200 hektare,” ujarnya.

Karena itulah, selain berharap perubahan Peraturan Presiden 27/2008 tentang Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh BPWS yang diwacanakan Februari 2016 lalu segera terwujud, dia juga berharap Khofifah mengusulkan agar pembangunan kawasan di Madura menjadi proyek strategis nasional (PSN).

“Kalau sudah menjadi PSN pembangunan menjadi lebih mudah. Misalnya pengadaan tanah, nanti akan di-take over Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sementara pembangunan semua proyek nanti akan berskema KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha),” ujarnya.(den/tin/ipg)