BUMD Award 2019, Khofifah Minta BUMD Bersama Pemprov Petakan Sasaran CSR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Award 2019 sebagai apresiasi atas BUMD Pemprov Jatim maupun Pemkab/Pemkot se Jatim dengan kinerja terbaik. Mereka diharapkan lebih tepat sasaran dalam menyalurkan CSR.

Penyerahan penghargaan kepada sejumlah BUMD ini berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (17/12/2019) malam diikuti sejumlah perwakilan BUMD Pemprov Jatim, Pemkab, dan Pemkot, serta sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, BUMD Award 2019 dia harapkan dapat menguatkan peran BUMD di Jawa Timur sehingga memberikan dampak lebih besar yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, peran BUMD dalam berbagai sektor di Jawa Timur seperti pengentasan kemiskinan, serta penuntasan berbagai masalah yang ada di masyarakat sangatlah penting.

APBD Pemprov Jatim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, kata dia, cuma 1,72 persen. Dia bandingkan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim yang 3,4 persen.

“Peranan private sector sangat besar. Saya harap BPD Jatim bisa dapat peran sebagai implementator KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang tahun depan interest (bunga)-nya 6 persen,” ujarnya.

Bila hal itu terjadi, yang mana kredit UMKM dengan angka kurang dari Rp50 juta merupakan kredit non-collateral, peran BPD sebagai penyalur KUR akan menggelorakan ekonomi dari bawah.

Satu hal yang menjadi sorotan Khofifah adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Gubernur Jatim itu mengaku sering ditanya masyarakat soal penyaluran CSR oleh BUMD.

Dia mengaku sering asal menjawab pertanyaan itu dengan, “mungkin belum gilirannya.” Padahal, Khofifah mengaku tidak tahu bagaimana penentuan sasaran CSR di sebuah kabupaten di Jawa Timur.

“Seharusnya bisa nyambung dengan Pemprov. Kalau bisa nyambung, saya akan bikinkan peta. Mana kemiskinan pedesaan yang akut, mana yang stuntingnya tinggi, mana IPM-nya rendah,” katanya.

Kalau BUMD bersama Pemprov Jatim, Pemkab, dan Pemkot berkolaborasi membagi peta layanan seperti itu, Khofifah yakin, berbagai masalah di pedesaan, misalnya, akan tuntas.

“Tidak usaha tuntas di Jatim. Kita akan tuntas di pedesaan. Syukur kalau bisa tuntas per kecamatan. Membiarkan orang stunting itu sama dengan menyiapkan kemiskinan masa depan,” tegasnya.

Masalah elektrifikasi yang belum merata di Jawa Timur, jamban yang belum berbasis rumah tangga yang jumlahnya cukup besar di Jatim, serta berbagai masalah lainnya, juga bisa terselesaikan.

“Pada BUMD Award malam ini, saya ingin menyentuh para Komisaris Utama, para Direktur BUMD. Ayo pemetaan bersama. Kita perlu menanamkan dalam mindset kita, no one left behind,” ujarnya.

Khofifah sampaikan, dia ingin seluruh pejabat BUMD di Jawa Timur, baik di Pemprov Jatim maupun 38 Pemkab/Pemkot di Jatim, menanamkan jargon itu ke dalam mindset masing-masing.

Tujuannya, supaya BUMD ini memiliki semangat untuk berkolaborasi, semangat bersinergi, mengentaskan masyarakat yang miskin, masyarakat yang masih belum teraliri listrik, stunting dan lain sebagainya.

“Kalau kita bisa melakukan itu, kita telah bersama-sama menyiapkan Jawa Timur sebagai provinsi terdepan di Indonesia,” kata Khofifah.

Provinsi terdepan, karena Joko Widodo Presiden dalam target mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen, mengandalkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai kontributor ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi itu, bertujuan untuk menjaga stamina ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global yang semakin tidak menentu.(den/ipg)