BSSN Berharap RUU Keamanan Siber Segera Disahkan Menjadi UU

Djoko Setiadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, Indonesia sangat membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang yang mengatur dunia siber secara menyeluruh.

Karena dengan jumlah pengguna internet yang banyak dan terus bertambah, faktor keamanan siber menjadi aspek sangat penting di Indonesia.

Kepala BSSN menyebut, sudah banyak negara-negara yang mengamankan kedaulatan sibernya, karena sadar menjaga dunia siber tidak kalah penting dengan mengamankan teritorial darat, laut dan udara.

Kalau kedaulatan wilayah seperti daratan, perairan dan udara ditandai dengan koordinat, menurut Djoko Setiadi, kedaulatan siber ditandai dengan nomor internet protocol (IP).

Lebih lanjut, Kepala BSSN mengatakan, Indonesia sering mendapat serangan dari pihak asing. Dia menyebutkan serangan siber paling masif yang tercatat dalam sistem pertahanan siber BSSN berasal dari Rusia.

Kepala BSSN berharap, Undang-Undang Keamanan Siber memperkuat upaya Pemerintah Indonesia menjaga keamanan dunia maya dari berbagai ancaman.

“Tentu UU Keamanan Siber sangat penting. Kami berharap RUU yang konsepnya sudah kami bawa ke DPR segera disahkan menjadi UU dan diberlakukan,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Sementara itu, dalam forum yang sama, Pratama Persadha praktisi keamanan siber menyebutkan, berdasarkan hasil riset Microsoft dan Frost and Sullivan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat insiden keamanan siber mencapai 34,2 miliar Dollar AS (setara Rp483 triliun).

Selain kerugian finansial, lanjut Pratama, insiden keamanan siber juga bisa melemahkan kemampuan berbagai organisasi di Indonesia, untuk memanfaatkan peluang yang ada di era ekonomi digital.

Sekadar diketahui, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Tahun 2015-2019. RUU inisiatif Pemerintah itu masuk menggantikan RUU tentang Persandian. (rid/tin/ipg)