BPS Siap-Siap Sensus Penduduk, Pemprov Jatim Siap-Siap Big Data

Badan Pusat Statistik Jawa Timur sedang bersiap-siap melakukan sensus penduduk yang digelar setiap 10 tahun sekali pada 2020 mendatang.

Sementara itu, Pemprov Jatim yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur sedang mempersiapkan Big Data.

Keduanya bekerja sama supaya masing-masing tujuan tercapai. BPS minta bantuan sosialisasi, Pemprov minta akses data hasil sensus penduduk oleh BPS.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, BPS akan melakukan sensus penduduk selama dua tahap tahun depan. Februari 2020 dan Juli 2020.

Pada Sensus Penduduk kali ini, BPS Jatim akan melakukan sensus dalam jaringan (daring). Tapi cuma sebagian kecil saja yang akan dijaring dengan cara itu.

“Estimasi mereka, kira-kira cuma 27-28 persen saja yang online. Berarti sekitar 72-73 persen masih manual,” kata Khofifah beberapa waktu lalu.

BPS Jatim, kata Khofifah, akan menurunkan antara 68-70 ribu petugas sensus dalam sensus penduduk 2020. Pemprov dan BPS sudah bertemu dalam rangka sosialisasi.

“Kami ingin ada kebersamaan yang lebih intensif. Karena ini, kan, 10 tahun sekali. BPS akan sosialisasi mengundang seluruh ketua RT di Jawa Timur,” ujarnya.

Khofifah menyebutkan, jumlah ketua RT se-Jawa Timur menurut data BPS Jatim mencapai 214.000 orang. Mereka akan diundang dalam sebuah acara sosialiasi.

“Nah, saya ingin ada keberseiringan. Tugas sensus penduduk dikaitkan dengan penyiapan big datanya Pemprov. Saya tanya dari data yang dimiliki BPS, di titik mana Pemprov bisa akses?” ujarnya.

Khofifah berharap, dari hasil sensus penduduk 2020 itu, Pemprov Jatim bisa mendapat akses data lebih komprehensif untuk pengisian form big data.

“Partnership dengan BPS menjadi penting. Big data tentu bukan sesuatu yang mudah, dan bukan sesuatu yang murah, kalau tidak di backup data dari BPS,” kata Khofifah.

Perlu diketahui, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai nakhoda pembangunan Jatim sudah meluncurkan Jatim Big Data Initiative.

Melalui program itu, mereka mengarahkan agar ke depan, seluruh proses pengambilan kebijakan Pemprov Jatim berdasarkan analisis data otomatis dengan sistem berbasis internet.

Selain akan memanfaatkan big data, Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan pemanfaatan internet of things (IoT) berkaitan segala hal di Jawa Timur.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim sempat menyebutkan, untuk menuju Big Data ada tiga fase yang harus dilewati oleh Pemprov Jatim.

Fase pertama adalah pengumpulan data yang terserak di masing-masing OPD Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot di Jawa Timur.

Fase kedua adalah analisis kesenjangan data yang ada, agar dilengkapi data penunjang dari berbagai sumber yang bisa didapatkan Pemprov, termasuk dari BPS.

Fase ketiga adalah proses digitalisasi. Pada fase ini Pemprov akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk IoT dan cloud computing.

Kofifah mengatakan, berkaitan dengan cloud computing, Pemprov Jatim baru mendapatkan akses resmi dengan diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Malang itu, Pemprov Jatim akan memiliki sentra cloud computing.

“Jadi dengan resminya KEK Singhasari kemarin, di situ akan dibangun cloud computing. Baru akan, kita akan memulainya,” ujarnya.(den/iss/ipg)