Joko Widodo Presiden, kemarin, Kamis (26/9/2019), mengungkapkan rencana pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah.
Presiden mengagendakan pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hari ini, Jumat (27/9/201), untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan lewat aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir.
Merespon undangan pertemuan itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan sejumlah persyaratan untuk dipenuhi Jokowi.
Muhammad Nurdiansyah Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengatakan, mau bertemu Presiden kalau sifatnya terbuka, dan disiarkan langsung televisi nasional supaya disaksikan masyarakat luas.
“Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila, pertama, dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui televisi nasional,” ujarnya melalui pesan elektronik, Jumat (27/9/2019).
Kemudian, lanjut Nurdiansyah, BEM SI meminta Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam “Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.
Pertemuan itu, sambung mahasiswa Institut Pertanian Bogor tersebut, juga harus menghasilkan kebijakan konkret demi mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik.
Ketua BEM SI menyebut, tuntutan mahasiswa sudah disampaikan secara jelas melalui berbagai aksi dan media informasi. Maka dari itu, yang dibutuhkan sekarang bukan pertemuan, tapi kebijakan Presiden.
“Kami tidak pernah meminta pertemuan (dengan Presiden). Tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” tegasnya.
Nurdiansyah menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, ruang dialog antara mahasiswa dengan Pemerintah sangat terbatas.
Dia bersama sejumlah perwakilan BEM mengaku pernah sekali diundang ke Istana Negara, tahun 2015. Tapi, dia menyayangkan pertemuan itu berlangsung tertutup, sehingga memecah soliditas mahasiswa.
Belajar dari pengalaman itu, BEM SI, kata Nurdiansyah tidak mau menjadi alat permainan, lalu Pemerintah melupakan substansi tuntutan mahasiswa.
“Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” imbuhnya.
Menanggapi sejumlah persyaratan yang diajukan Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden bilang, pertemuan dengan presiden ada aturannya.
Dia menegaskan, siapa pun pihak yang diundang, termasuk mahasiswa, tidak bisa mengatur agenda pertemuan sesuai kemauannya. (rid/dwi/rst)