BPIP: 80 Persen Calon ASN Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan

Hariyono Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan, 80 persen dari total peserta seleksi CPNS 2018 tidak lulus materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK menjadi bagian dari tiga materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari 100 soal. Peserta harus mengerjakan 35 soal TWK, 30 soal Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Padahal, nilai ambang batas TWK sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 adalah yang terendah di antara materi lainnya, hanya 75.

Hariyono mengatakan, ini menunjukkan bahwa selama ini masih terjadi distorsi pemahaman Pancasila di masyarakat. Padahal Pancasila merupakan ideologi bangsa.

“Memang sejak reformasi, Pancasila tidak diajarkan kembali. Jadi inilah tantangan kami, mengikis distorsi pemahaman tentang Pancasila ini sehingga menjadi kesadaran kolektif,” ujarnya.

Untuk mengikis distorsi pemahaman dan menjadikan Pancasila sebagai pemahaman kolektif, BPIP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

“Kami akan meninjau ulang, apa yang menyebabkan distorsi ini. Satu yang terlihat, pendidikan Pancasila selama ini tidak disampaikan dengan cara yang bermakna dan menjadi hafalan semata,” katanya.

Wacana yang muncul, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) akan dimasukkan kembali ke dalam mata pelajaran di dalam pendidikan formal dan pendidikan tinggi.

Namun, kata Hariyono, untuk menuju ke sana, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Bila hal ini dilakukan, harus ada proses perubahan kurikulum yang memakan waktu tidak sebentar.

“Karena itu, kami memfokuskan melalui kajian bersama Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Bukan dengan mengubah kurikulum, tetapi mengubah metodologinya,” ujarnya.

Metode pengajaran yang lebih bermakna, kata dia, yang akan menjadikan pelajaran tentang Pancasila ini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

Upaya lain yang dilakukan oleh BPIP adalah mengkomunikasikan kepada Presiden agar ego sektoral antarlembaga pemerintah segera diminimalisir.

“Karena ruh Pancasila adalah gotong royong. Jadi kalau egosektoral ini tetap tinggi perwujudan Pancasila dalam kebijakan-kebijakan antarlembaga ini tidak akan terwujud,” katanya. (den/nin/ipg)