Terapkan Format Baru USBN, Dindik Jatim Akan Lakukan Sosialisasi

Dinas Pendidikan Jawa Timur berencana mengundang sekolah guna menyosialisasikan format baru Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018 yang sebelumnya telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Saiful Rachman Kepala Dinas Pendidikan Jatim di Surabaya, Kamis (11/1/2018) mengatakan sosialisasi itu untuk menguatkan USBN di ranah Jatim. Sosialisasi itu bukan hanya untuk SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jatim, tetapi juga SD dan SMP.

“Format tersebut memang resmi diumumkan kemendikbud meskipun sampai saat ini belum dikeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) USBN. USBN tahun ini dipastikan memuat soal esai sebanyak 10 persen dari total soal,” kata Saiful, dilansir dari Antara.

Adanya soal esai sebanyak 10 persen itu, kata dia, berbeda dengan tahun lalu yang jenjang SD sepenuhnya pilihan ganda, dan tingkat SMP, SMA, SMK sederajat yang memuat lima soal esai dengan 30 sampai 40 soal pilihan ganda.

“Pemerintah pusat akan memberi 20 sampai 25 persen soal untuk tingkat SD, dan 25 persen untuk tingkat SMP, SMA dan SMK,” ujarnya.

Sisa soal akan disiapkan oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan. Rumusan soal itu lalu dikonsolidasikan dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Soal esai dibuat guru di daerah, termasuk perakitan soal USBN 100 persen dilaksanakan guru-guru mata pelajaran di tingkat KKG atau MGMP.

Selain itu, USBN, lanjutnya, sepenuhnya menjadi wewenang sekolah. Termasuk pengoreksian dan standar nilai kelulusannnya.

“Teknis dan lainnya mutlak diserahkan pada sekolah masing-masing. Dua minggu lagi dikumpulkan, jadi Februari sudah memantapkan soal melalui MGMP masing-masing,” ujarnya.

Saiful menambahkan, untuk wilayahnya yang tahun lalu sudah UNBK 100 persen, pihaknya akan mendorong untuk USBN berbasis komputer. Soal esai nanti dijawab di kertas sementara pendanaan sepenuhnya dari bantuan operasional sekolah (BOS).

Terkait pendanaan USBN yang menggunakan anggaran BOS, pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar format pembelanjaan BOS untuk USBN lebih disederhanakan.

“Tahun lalu pakai belanja langsung yang harus detail, ada kontrak dan prosesnya macam-macam. Ini kami usulkan jadi hibah agar lebih sederhana,” kata dia.

Saiful menyatakan sampai saat ini belum ada nominal pasti terkait pendanaan USBN karena belum adanya petunjuk teknis pencairan dana BOS. Namun ia memperkirakan juknis tersebut akan diterima pada Februari.

“Sekolah yang menangani pendanaan untuk pengadaan kertas dan lainnya, kalau bos belum cair kan ada komite. Sekolah sudah ahli mengatasi pendanaan BOS,” ujarnya. (ant/ang)