BPJS Watch Jatim bersama Agatha Retnosari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim melakukan sidak di RSUD Dr Soetomo, untuk mengawasi ketersediaan fasilitas BPJS menjelang lebaran 2018. Dari sidak yang dilakukan itu, Jamaludin Koordinator BPJS Watch Jatim menemukan loket BPJS yang kondisinya kosong tanpa ada petugas di IGD RSUD Dr Soetomo.
“Temuan pertama loket BPJS terlihat kosong dengan tulisan istirahat. Ini tidak boleh. Karena BPJS harus memberikan pelayanan 24 jam setiap harinya, terlebih waktu lebaran,” kata Jamaludin, Senin (11/6/2018).
Jamaludin menjelaskan, sebelumnya pihaknya bersama tim telah standby di lokasi sejak pukul 13.00 WIB. Namun loket masih tampak kosong, hanya tertera tulisan “istirahat”. Sekitar pukul 14.30 WIB, petugas datang dan mengatakan mereka selesai istirahat dan shalat.
Menanggapi hal itu, Jamaludin mengatakan seharusnya petugas harus siap standby di loket BPJS. Karena apabila petugas kosong, bisa berimbas pada administrasi pasien yang terhambat dan membebankan pasien BPJS.
“Kalau loket kosong, administrasi pasien pasti terhambat. Dan akhirnya karena tergesa-gesa pasien mau tidak mau haurs bayar atau menempuh jalur umum atau berbayar. Padahal RSUD ini kan rujukan terbesar di Jatim,” tuturnya.
Setelah ditelusuri ke BPJS Jatim, kata Jamaludin, hanya ada satu orang di satu shift yang disiagakan untuk registrasi sampai pukul 15.00 WIB. Seharusnya, pelayanan tersebut bisa seiring dengan pelayanan rumah sakit yang terbuka selama 24 jam.
“Hanya menyediakan satu shift sampai jam tiga sore. Seharusnya BPJS menyiapkan petugas sampai 24 jam. Kami sudah curiga seperti tahun kemarin ada kejadian. Penyelesaian tetap tanggung jawab BPJS, mereka sudah janji jika ada pelayanan 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, Jamaludin juga mengaku kurang setuju dengan kebijakan pihak BPJS yang menyiagakan petugas di terminal dan stasiun. Menurutnya, menyiagakan petugas di rumah sakit jauh lebih penting. Karena rumah sakit merupakan tujuan utama masyarakat disaat kondisi darurat kesehatan.
“BPJS malah buka di Terminal Bungurasih, di stasiun. Mending di sini juga disiapkan 24 jam. Menurut kami lebih bermanfaat di sini, karena kondisi darurat banyak dirujuk ke rumah sakit,” kata dia.
Senada dengan Jamaludin, Agatha Retnosari Anggota Komisi E DPRD Jatim juga menyayangkan kinerja petugas yang tidak bisa siaga selama 24 jam. Dia berharap, pihak BPJS ke depannya harus melakukan sebuah terobosan baru, misalnya menggunakan teknologi seperti aplikasi untuk melakukan registrasi. Di mana dengan teknologi, bisa membantu dan memudahkan petugas.
“Ke depan harus memikirkan terobosan kebijakan baru. Kenapa BPJS yang mempunyai aplikasi tidak bisa membuat teknologi seperti itu juga di tempat registrasi. Harusnya langsung bisa diverifikasi tanpa harus menunggu petugas,” kata dia.
Agatha berharap pihak BPJS lebih bisa memerhatikan perihal registrasi agar pelayanan bisa maksimal. Mengingat, RSUD dr Soetomo Surabaya merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Jatim.
“Ketiadaan petugas ini harusnya tidak boleh, masyarakat harus mendapat pelayanan dengan BPJS. Kalau tenaga kerjanya hanya satu shift ini kan tidak akan maksimal,” pungkasnya. (ang/iss/ipg)