Puluhan Pegawai Pajak di Surabaya Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut menggelar tes urine yang ditujukan kepada para pegawai, sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba di kalangan pemerintahan. Dibantu petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, sebanyak 89 pegawai KPP menjalani tes urine di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, Jumat (31/8/2018).

Sholeh Abdurahman Kepala KPP Pratama Kota Surabaya mengatakan, tes urine itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pegawai pajak sehat dan bersih dari narkoba. Sekaligus, untuk menjalankan instruksi dari Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian, sebagai hukum mutlak yang tidak bisa ditawar.

Sholeh mengungkapkan, dirinya tidak ingin peristiwa di Makassar yang terjadi beberapa tahun lalu, juga terjadi di Surabaya. Di mana, salah seorang pegawai ditemukan terindikasi narkoba. Adapun sanksi yang diberikan oleh pihak KPP berupa pemecatan secara tidak terhormat. Kemudian, oknum tersebut diserahkan ke pihak kepolisian.

Sanksi tersebut dipastikan juga akan berlaku di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Apabila ditemukan pegawai yang terindikasi narkoba, pihaknya akan memecatnya dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, dalam hal ini tidak ada ampun bagi pegawai yang mengkonsumsi narkoba.

“Dari 93 pegawai, yang tes urine hari ini ada 89 pegawai. Sisanya tidak masuk karena cuti dan nanti menyusul. Kami ingin memastikan bahwa pegawai kami sehat dan bersih. Bagaimana bisa berbicara kepada orang-orang sebagai instruksi yang menghimpun penerimaan, tetapi ada pegawainya malah terindikasi narkoba. Tentunya itu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Saya tidak ingin peristiwa di Makassar terulang disini,” kata Sholeh, Jumat (31/8/2018).

Sholeh mengungkapkan, bahwa pencegahan terhadap narkoba ini juga diterapkan pada sistem penerimaan pegawai. Dari beberapa tahap yang harus dilalui calon pegawai, salah satunya mereka harus melakukan tes urine dan menyertakan surat keterangan bebas narkoba.

“Ini juga berlaku untuk penerimaan. Jadi menurut saya, percuma pintar kalau ternyata positif narkoba. Jelas kami tidak akan menerimanya,” tambahnya.

Terkait hasil tes urine, Sholeh mengatakan seluruh pegawainya negatif atau bebas dari narkotika. Rencananya, tes urine tersebut akan dilakukan secara rutin untuk memastikan kesehatan semua pegawainya.

“Alhamdulillah semuanya negatif. Ini tidak hanya sekali saja. Tapi akan kami adakan lagi tes urine nya. Kami berterima kasih dengan BNNK yang sudah mau membantu kami,” tuturnya.

Sementara itu, AKBP Suparti Kepala BNNK Surabaya mengatakan tes urine yang dilakukan oleh instansi maupun pihak pemerintahan semakin gencar dilakukan. Itu menurutnya sangat membantu pihak BNN, untuk mencegah upaya peredaran narkoba.

Tidak hanya instansi, kata dia, tetapi tes urine itu juga diterima baik dan dilakukan oleh lembaga pendidikan, mulai dari sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dia berharap, instansi lainnya juga bisa terbuka dengan tes urine untuk terus membantu upaya pencegahan narkoba. Apalagi saat ini, Kota Surabaya menduduki peringkat ke 9 peredaran narkoba tertinggi se Indonesia.

“Sebenarnya upaya pencegahan itu bisa terlaksana kalau seluruh elemen bergerak. Ya dari instansi pemerintahan, pendidikan, terus media, itu sangat berpengaruh. Salah satunya, dengan tes urine. Kami akan terus lakukan sosialisasi tentang pentingnya tes urine ini. Ayo bersama-sama perangi narkoba. Kota kita ini peringkat ke 9. Jadi PR kita masih banyak,” pungkasnya. (ang/iss/ipg)