Polrestabes Surabaya mendapat penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan diberikan langsung oleh Syafrudin Menpan RB kepada Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes Surabaya di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018)
Atas penghargaan tersebut, Rudi dengan atas nama 3.100 orang personel Polrestabes Surabaya merasa bangga dan merasa terharu atas predikat yang mereka peroleh yakni WBBM.
“Kami merasa bangga dan terharu memperoleh ini yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Alhamdulillah berkat kerja keras semua anak anak dan semua personel Polrestabes Surabaya dan Masyarakat kota Surabaya akhirnya kami memperoleh predikat ini,” ujar Kapolrestabes Surabaya.
Dia mengaku sudah banyak yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dari mulai pengurusan SIM, SKCK dan sebagainya, kemudian juga terus mengembangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, kata Rudi, Polrestabes Surabaya juga selalu berinovasi dan berkomitmen untuk terus anti KKN dan antikorupsi selama menjaga kota Surabaya.
“Inovasi yang terbaru kita adalah dalam pelayanan SIM dan SKCK sudah tidak lagi menggunakan Uang tunai (cash), kita sudah cardless atau tanpa ATM atau tanpa apa-apa. Kita sudah tidak menggunakan itu untuk menjamin transparansi bahwa tidak ada prakttik – praktik kolusi disana sehingga masyarakat lterpuaskan dan lebih cepat,” tegasnya.
Untuk mempercepat layanan, kata Rudi, SKCK di Polrestabes Surabaya bisa memberikan 5 menit selesai, dengan terlebih dahulu lewat online. Begitu juga SIM, dan bahkan sudah melalui aplikasi di semua smartphone untuk latihan bagaimana mengikuti ujian teori SIM.
“Ini kalau dipraktekkan nanti bisa memperoleh SIM lebih cepat lagi,” jelasnya.
Sedang untuk tantangan ke depan menurut Rudi, Polrestabes Surabaya tetap sadar bahwa budaya masyarakat sebagian kecil masih menghendaki praktik-praktik korupsi dengan aparat. Hal itu tidak bisa dihindarkan, ditambah lagi jumlah anggota yang besar dengan berbagai karakter dan tempat penugasan di wilayah Surabaya ini juga menjadi tantangan baginya dalam melakukan pengawasan.
“Penghargaan ini awal bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kami memberikan transparansi dan anti KKN,” pungkas Rudi.(faz/tin)