Perubahan APBD Jatim 2018, Belanja Daerah Meningkat Rp2,3 Triliun

Ada peningkatan belanja daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Pemprov Jatim 2018.

Belanja daerah yang tadinya dianggarkan sebesar Rp30,7 triliun di APBD 2018 menjadi Rp33,1 triliun di PAPBD 2018, atau meningkat sebanyak Rp2,3 triliun.

Sedangkan PAD yang tadinya dianggarkan Rp15,67 triliun dalam APBD 2018 menjadi Rp16,50 triliun dalam PAPBD 2018, atau meningkat sebanyak Rp826,5 miliar.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur, setelah pembacaan nota keuangan PAPBD 2018 mengatakan, anggaran belanja daerah lebih banyak diarahkan untuk pelayanan dasar.

“Hampir tidak ada fisiknya. Fisiknya hanya untuk Dinas Sosial yang tempat jomponya rusak. Jadi harus direhab. Tidak banyak, kok,” ujarnya setelah rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (3/8/2018).

Anggaran pembangunan fisik yang dia maksud mencapai Rp6,5 miliar. Sedangkan prioritas anggaran belanja lainnya, lebih banyak untuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Pelayanan dasar kesehatan dasar yang menjadi kewajiban Pemprov Jatim serta anggaran pendidikan untuk SMK di Jawa Timur, kata dia, berkaitan dengan jebakan peningkatan kualitas SDM pada 2019.

“Arahnya semua ke sana, karena ada trap atau jebakan di 2019. Jebakan ini adalah kualitas SDM. Ini akan menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di 2019. Makanya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan,” katanya.

Soal peningkatan PAD, pria yang biasa disapa Pakde Karwo menyebutkan, peningkatan itu karena adanya sisa lebih pembiayaan (SILPA) pada APBD 2018 lalu.

“SILPA sudah dipakai di anggaran murni. Sebetulnya Rp3 trilliun sudah dipakai di anggaran murni. Sisanya, kurang lebih Rp200-300 milliar. Tambahannya sekitar itu (Rp826 milliar),” ujarnya.

Tambahan pendapatan ini akan digunakan sebagai pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Dr Soetomo. “Kami, kan, tidak bisa menolak orang yang tidak mampu membayar,” katanya.

Sementara, Musyaffa Noer Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim meminta agar Gubernur Jatim memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah untuk kesehatan.

Apalagi dengan adanya kebijakan baru penurunan pelayanan BPJS yang dia anggap akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Kami berharap gubernur menyiapkan program untuk peningkatan daya beli masyarakat. Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini yang sangat sulit,” katanya.(den/tin)