Pemprov Jatim Suplai Material Pembangunan untuk Lombok

Soekarwo Gubernur Jatim menyatakan, Pemerintah Provinsi Jatim siap membantu proses rehabilitasi pasca gempa yang melanda wilayah Lombok dan sekitarnya. Berdasarkan hasil rapat bersama Jusuf Kalla Wakil Presiden RI, Jatim akan mengirimkan sejumlah material yang dibutuhkan oleh Lombok.

Pihaknya akan mengirimkan bahan bangunan serta material seperti batu bata, pasir, semen, baja, besi, partisi dan lainnya. Pemprov Jatim juga akan mengerahkan tenaga-tenaga seperti tukang apabila diperlukan. Tenaga medis juga akan stand by untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan disana.

“Jawa Timur diminta untuk menyiapkan semua material yang akan digunakan di Lombok. Mulai batu bata, pasir, semen, baja, besi, partisi dan lain lain. Demikian pula, tenaga-tenaga seperti tukang apabila diperlukan,” kata Soekarwo, Rabu (22/8/2018).

Dipilihnya Jatim sebagai penyuplai material untuk pembangunan di Lombok, kata dia, karena salah satu provinsi yang terdekat dengan Lombok. Meskipun Bali juga salah satu paling dekat dengan wilayah Lombok, namun material yang dibutuhkan tidak tersedia.

Selain itu, biaya logistik atau pengiriman material dari Jatim ke Lombok diklaim jauh lebih murah. Apalagi, banyak produsen material pembangunan yang pabriknya di Jawa Timur yang menawarkan harga grosir dan tentunya lebih murah dari daerah lainnya.

“Paling dekat Jatim. Lalu, pertimbangan lainnya karena harganya juga grosir dari pabriknya langsung. Selain itu ongkos angkutnya juga murah dan dekat. Nah, dengan biaya yang bisa ditekan ini dan prosesnya lebih cepat, harapannya bisa segera memulihkan Lombok kembali,” tuturnya.

Soekarwo menambahkan bahwa dana pembangunan infrastruktur di Lombok dibiayai pemerintah pusat. Material yang dikirimkan dari Jawa Timur untuk pemulihan Lombok nantinya akan dibeli oleh pemerintah pusat dengan menggunakan dana APBN. Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk pemulihan Lombok mencapai Rp 2 triliun.

“Logistiknya dari Jatim. Tapi dibeli oleh uang dari anggaran yang disediakan pemerintah pusat. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp 2 triliun dari APBN,” pungkasnya. (ang/tin)