Ojek Online (Ojol) seluruh Indonesia berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 15 Januari 2019. Unjuk rasa itu dilakukan, baik untuk Ojol roda empat maupun roda dua.
Ahmad Syafei Sekjen Perkumpulan Pengemudi Jasa Daring Indonesia (PPJDI) mengatakan, sebenarnya mereka tidak mau unjuk rasa karena lelah juga dilakukan terus menerus.
Mereka juga sudah kirim surat ke lembaga-lembaga pemerintah, termasuk ke empat partai Oposisi supaya paham masalah yang dihadapi Ojol.
“Sebenarnya kita tidak maulah turun-turun ke jalan, capeklah. Makanya kita melalui jalur-jalur yang birokrasi, kirim surat ke MPR, Mabes Polri, Kejaksaan, Dirjen Pajak dan empat Parpol Oposisi, karena mereka biar paham posisinya,” ujar Syafei usai bertemu dengan Zulkifli Hasan Ketua MPR RI menyampaikan keluhan para Ojol di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Menurut dia, kalau permintaan para Ojol ini tidak ditanggapi, maka terpaksa mereka turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa dengan massa lebih besar.
“Tapi kalau permintaan kita tidak ditanggapi, pemerintah juga tidak bergeming, tidak ada solusi yang baik atau win-win solution buat kita, ya dengan terpaksa kita akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sebagai pemanasan, kata dia, unjuk rasa akan dilakukan Senin (29/10/2018) di depan intana Presiden.
“Rencana dekat, aksi akan dilakukan pada Senin, 29 Oktober nanti. Teman-teman roda empat dengan roda dua bergabung dalam Gerhana Total ( Gerakan Hantam Aplikator Nakal Tandem Aliansi Transportasi Online),” kata Syafei.
Tapi, menurut dia, puncaknya nanti pada 15 Januari 2019 atau tepat 100 hari tuntutan mereka terhadap pemerintah maupun aplikator.
“Kita sebelumnya sudah menyampaikan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yang pertama tiga puluh hari selesaikan permasalahan tarif, 60 hari selesaikan masalah pajak, 100 hari selesaikan masalah regulasi,” tegas Syafei.
Kalau sampai unjuk rasa, tetap tidak ada jawaban, kata Syafei, mereka akan mendeklarasikan diri dengan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan partai pendukungnya.
“Kalau sampai 100 hari tidak ada jawaban, maka kami akan melakukan deklarasi mosi tidak percaya kepada pemerintah dan Partai pendukung pemerintah,” pungkas dia.(faz/rst)