Menanti Seleksi CPNS, Pemprov Jatim Harap-Harap Cemas

Kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 2 ribu orang pada 2018. Sementara, kepastian pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum jelas.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur mendata, ada 2.158 orang PNS yang akan pensiun hingga 2018. Jumlah ini akan terus bertambah mencapai total 10.200 orang hingga 2020.

Anom Surahno Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur menegaskan, dari data itu kebutuhan pegawai di lingkungan Pemprov Jatim sudah cukup mendesak.

Karena itu, dirinya sampai menanyakan kepastian seleksi CPNS ini ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Jakarta pada Juli lalu.

“Kalau hasil ketemu kemarin, kemungkinan tahun ini. Masih di-fix-kan antara daerah dengan pemerintah pusat. Belum ada kabar sampai sekarang,” ujarnya.

Namun sampai sekarang, belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat soal seleksi CPNS ini.

Faktornya, kata Anom, mungkin karena sampai hari ini di masing-masing daerah masih terjadi mutasi sehingga mengubah formasi dan kuota yang mempengaruhi daerah lainnya.

“Jadi formasi dan kuota ini masih disesuaikan,” katanya.

Pemerintah pusat, kata dia, juga menyesuaikan formasi dan kuota itu dengan kemampuan keuangan nasional.

Hal itu, kata dia, berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan disalurkan ke setiap daerah otonom. Sedangkan persoalan remunerasi dan lain-lainnya adalah tanggung jawab daerah.

Dia berharap, putusan formasi dan putusan kuota itu sudah final sehingga tinggal disampaikan ke setiap daerah. Pemprov sendiri, kata dia, sudah menyerahkan kuota dan formasi yang dibutuhkan.

“Sampai kesiapan anggaran juga sudah kami serahkan. Jadi kalau sebelum Oktober diputus, dan bisa dilaksanakan (seleksi CPNS,red) setelahnya, kami akan siapkan anggaran. Kalau belum putus, belum bisa,” katanya.

Kesiapan anggaran yang dia maksud adalah kesiapan anggaran APBD Jatim untuk menggaji pegawai baru. Anom mengatakan, anggaran itu akan dimasukkan ke RAPBD 2019 bila memang Oktober mendatang sudah ada keputusan dari Kemenpan-RB.

“Hasil ketemu kementerian kemarin, tahun diputuskan. Harapan kami, akhir Agustus sudah ada keputusan. Pelaksanaannya September,” ujarnya.(den/tin/rst)