Mark Zuckerberg pemimpin eksekutif Facebook selama 10 jam dalam dua hari harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hampir 100 pembuat kebijakan Amerika Serikat, dan melewatinya dengan baik, bahkan lebih kaya karena harga saham perusahaannya menjadi naik.
Dia menangkis pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar kendali orang pada data-data mereka di jaringan media sosial terbesar di dunia itu tanpa kesalahan, dan menghindari dipojokkan untuk mendukung regulasi baru pemerintah.
Sidang yang berakhir Rabu tidak menghasilkan konsensus di antara para pembuat kebijakan AS mengenai legislasi privasi seperti apa yang ingin mereka kejar, kalau pun ada, dan tanpa kerangka waktu untuk aksi.
Dalam satu titik pada sidang kedua di hadapan Komite Energi dan Perdagangan parlemen, Zuckerberg melemahkan pesan konsistennya bahwa para pengguna Facebook punya kendali atas data mereka. Dia mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari 87 juta pengguna Facebook yang datanya digunakan oleh konsultan politik Cambridge Analytica. Namun dia tidak menyampaikan rincian mengenai hal itu menurut siaran kantor berita Reuters seperti dilansir Antara.
Pengakuannya bahwa bahkan pendiri perusahaan teknologi cerdik seperti dia tidak bisa melindungi datanya sendiri menggarisbawahi masalah Facebook dalam membujuk para pembuat kebijakan yang skeptis bahwa pengguna bisa dengan mudah menjaga informasi mereka dan bahwa legislasi lebih lanjut untuk mengatur Facebook tidak diperlukan.
“Bagaimana pengguna bisa memegang kontrol terhadap data mereka jika Facebook tidak memiliki kendali terhadap data itu?” kata Frank Pallone perwakilan dari New Jersey pada awal sidang di Komite Energi dan Perdagangan.
Zuckerberg menyatakan audit untuk aplikasi-aplikasi yang memungkinkan pengumpulan dan pembagian data pengguna secara tidak pantas akan memakan waktu berbulan-bulan.
“Saya membayangkan kami akan menemukan beberapa aplikasi yang mungkin melakukan aktivitas yang mencurigakan atau menyalahgunakan data,” kata dia.
Seperti dalam sidang Selasa di Senat, Zuckerberg dalam sidang komiter parlemen juga menolak berjanji mendukung legislasi baru atau mengubah cara jejaring sosialnya berbisnis. (ant/dwi/ipg)