Koopsusgab TNI Diperlukan Kalau Polisi Sudah Tidak Mampu

Joko Widodo Presiden mengatakan, proses pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme,akan dilakukan apabila situasi sudah diluar kapasitas Polri.

“Pemerintah dalam proses membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang berasal dari Kopassus, dari Marinir, dari Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat, tetapi dengan catatan itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri,” pesan Jokowi.

Menurut pandangan Presiden, tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan langkah-langkah represif untuk mengatasi kasus terorisme.

“Langkah-langkah preventif yang paling baik adalah bagaimana kita semuanya bisa membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan juga ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum, dari ajaran-ajaran ideologi yang sesat,” kata Presiden.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbuka puasa bersama pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, tokoh agama Islam, dan tokoh-tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo menjadi perhatian Presiden karena dari serangkaian aksi terorisme itu sudah melibatkan anak-anak di bawah umur.

“Seharusnya anak-anak ini, masih dalam kondisi, mungkin masih senang bermain-main di halaman rumah atau di gang-gang, dan juga seharusnya anak-anak ini juga masih dalam kondisi senang-senang sekolah. Dan mungkin juga masih senang-senangnya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-temannya,” kata Presiden.

Presiden menggarisbawahi betapa kejam dan kejinya ideologi terorisme yang sudah melibatkan anak-anak dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada lagi keluarga yang hancur karena terorisme.

“Saya hanya ingin mengingatkan artinya ini apa? Artinya ideologi yang kejam ini, ideologi terorisme ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga kita, keluarga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini,” ujarnya.

Peran keluarga, lanjut Presiden, seharusnya dalam membangun masa depan anak mampu memberikan rasa optimisme, nilai-nilai yang baik, dan nilai-nilai budi pekerti kepada anak.

“Tapi justru kebalikannya, hilang semuanya karena keluarga itu mengikuti ideologi terorisme,” lanjutnya.

Menurut Presiden, pemerintah dan DPR sedang berusaha agar Undang-Undang Antiterorisme bisa segera diselesaikan secepatnya.(jos/tna/ipg)