Kompetensi Tenaga Kerja Bisa Ditingkatkan Lewat Pendidikan Vokasi

Di tengah perkembangan ekonomi digital serta Revolusi Industri 4.0, tenaga kerja Indonesia membutuhkan penambahan kompetensi. Ini menjadi persoalan, karena ada ketidakcocokan kebutuhan industri tentang tenaga kerja berkeahlian dengan jumlah para pencari kerja yang minim keahlian.

Faktanya, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih minim, sehingga menyebabkan ketidaksiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bersaing dalam dunia kerja.

Merespon kondisi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian/Lembaga terkait, membahas Implementasi Roadmap Vokasi, Kamis, di Jakarta (19/4/2018).

Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan, ada enam sektor sebagai motor penggerak ekonomi, yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Keenam sektor itu bisa menyerap banyak tenaga kerja setiap tahunnya. Manufaktur sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, kemudian tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265.

“Oleh karena itu, kita harus mendorong kompetensi baru secara massif, direvitalisasi, serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi,” ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kualitas, kuantitas, serta persebaran yang harus merata di berbagai daerah.

“Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut,” paparnya.

Di samping itu, Hanif menyarankan adanya sertifikasi keahlian di bidang tertentu. Menurutnya, hal ini akan membawa manfaat bagi tenaga kerja.

“Dengan adanya sertifikat keahlian, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Taraf hidupnya pun akan jauh lebih baik,” pungkasnya. (rid/den)