Ketua DPR Dorong Kemendagri Paksa Pemda Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua DPR yang tengah memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Uni Inter-Parlemen ke-138 atau The Inter-Parliamentary Union (IPU) 138th Assembly di Jenewa, Swiss tetap memantau berbagai persoalan aktual di Tanah Air.

Bamsoet menyoroti defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akibat tunggakan pemerintah daerah.

Bamsoet mengatakan, jaminan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan. Untuk itu, politikus Golkar tersebut meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemda agar punya kepedulian tinggi terhadap BPJS Kesehatan.‎

“Mendorong Kemendagri memerintahkan pemda untuk berkontribusi aktif dalam melunasi tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang sudah lebih dari satu tahun. Jaminan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Bamsoet melalui layanan pesan singkat, Senin (26/3/2018).

Lebih lanjut Bamsoet meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan solusi bagi pemda yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan lebih dari satu tahun. Dengan demikian BPJS Kesehatan dapat beroperasi secara maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Bamsoet, pemda diharapkan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui peningkatan dana operasional BPJS Kesehatan.

“Mengingat pemda dapat dituntut secara class action oleh masyarakat apabila tidak memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(faz/iss/ipg)