Kemensos Targetkan BPNT Rampung Awal Februari 2019

Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan, transformasi bantuan sosial beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) akan terealisasi 100 persen pada awal Februari 2019. Sampai saat ini, program BPNT dinilai sudah berjalan cukup efektif dengan kisaran 40 persen, khususnya di wilayah 3 yaitu Jawa Timur, Maluku, Sulawesi dan Papua.

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial mengungkapkan, dengan transformasi ini, masyarakat sudah tidak lagi menerima bantuan beras 10 kilogram seperti sebelumnya. Tapi, akan diubah menjadi bantuan pangan non tunai yaitu berupa uang sebesar Rp 110.000, yang dikirim melalui rekening perbankan setiap bulannya.

Harapannya, kata dia, agar bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan secara non tunai ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dan tepat tempat. Selain itu, juga akan mempermudah masyarakat untuk membeli barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan tanpa terbatas waktu.

“Kebijakan ini adalah ide original dari pak Presiden. Dari bantuan beras 10 kilogram, transformasi jadi bantuan yang dikirim melalui rekening tiap bulan. Cukup untuk membeli beras dan telur. Harapannya, agar program Rastra dan BPNT itu bisa berjalan lebih efektif. Kalau sudah cash, masyarakat bisa bebas beli apa yang dibutuhkan dan tidak ada batas waktu,” kata Agus di Surabaya, Selasa (25/9/2018).

Agus mengungkapkan, penerapan BPNT ini akan dilakukan secara rata dan tidak ada wilayah yang diutamakan. Sebab, semua keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Indonesia merupakan target Kemensos.

Dalam hal ini, pihaknya telah membagi beberapa wilayah yaitu, wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Saat ini, program BPNT sudah mulai berjalan di wilayah 3 yaitu Jawa Timur, Maluku, Sulawesi dan Papua. Dia memastikan, tidak lama lagi wilayah lainnya juga akan merasakan transformasi rastra menjadi bantuan pangan non tunai.

“Tidak ada wilayah yang diutamakan, semua wilayah yang ada di Indonesia itu merupakan target. Karena memang kebetulan ada perubahan struktur sedikit di dalam Kementerian Sosial, berkaitan dengan penanganan rakyat miskin. Yang tadinya pembagian tugasnya itu adalah di sektoral, tapi sekarang kita berbagi dengan wilayah. Jadi kita bagi wilayah 1, 2 dan 3 dan kegiatan kita pada sore hari ini adalah kegiatan Direktorat wilayah 3 yang mencakup Jawa Timur, Maluku, sulawesi dan Papua,” kata dia. (ang/iss/ipg)