Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pelaporan Pelanggaran HAM

Inovasi di bidang pelayanan masyarakat terus dihadirkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, salah satunya lewat peluncuran aplikasi pelaporan pelanggaran HAM secara online.

Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM meluncurkan aplikasi SIMAS HAM atau Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM.

Zuliansyah Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Ditjen HAM mengatakan dengan aplikasi tersebut, setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat bisa dilakukan melalui aplikasi, agar lebih mudah.

“Jadi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, bisa lewat aplikasi saja,” ujar Zuliansyah, berdasarkan siaran pers yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (28/4/2018).

Data-data yang masuk, kata Zuliansyah, akan langsung diterima ke Dirjen HAM. Sehingga, hal itu sangat memudahkan untuk dilakukan monitoring. Selain itu, pengaduan juga dinilai lebih cepat, untuk segera ditindaklanjuti. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, akan dilanjutkan dengan sistem mediasi.

“Ini bukti kami mulai terbuka, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan layanan kami. Laporan masuk, ditindaklanjuti, lalu mediasi. Sistem mediasi itu juga bisa digunakan untuk konflik peradilan mengatasi overload di lapas rutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wiwit P Iswandari Kabid HAM mengungkapkan selama tahun 2018 ini, tercatat ada 20 pelanggaran HAM di Jatim yang dilaporkan ke pihaknya. Seluruhnya merupakan dugaan pelanggaran HAM ringan, yang mayoritas masalahnya terkait tanah. Dari jumlah itu, 10 pengaduan sudah ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkonflik.

“Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Perlu diketahui bahwa Yankomas adalah singkatan dari Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Merupakan pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan HAM ringan. Yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan,” kata Wiwit. (ang/ipg)