Kapolri Ajukan Anggaran 126,8 Triliun untuk 2019

Jendral Tito Karnavian Kapolri mengatakan, seiring nawacita Presiden membangun dari pinggir, Polri juga memperkuat Kepolisian Daerah terpencil, perbatasan, pulau terluar dan lainnya.

“Otomatis negara kita juga menjadi lebih kuat. Salah satu visi yang saya buat dalam promoter, membangun profesionalisme untuk membentuk Polri yang dipercaya,” ujar Kapolri dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Menurut Tito, pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, prioritas Polri adalah stabilitas keamanan nasional dan menyukseskan Pemilu.

Dia menyebutkan bahwa ada delapan program dan 23 kegiatan di 2019 diantaranya pembangunan command center.

“Ini pusat kendali dan monitoring kita, target lima paket. Tiga lokasi ruang kepolisian, untuk penerimaan masyarakat yang melapor dan pelayanan kepolisian, persiapan pendidikan pasca sarjana luar negeri, pengadaan komputer CAT (Computer Assisted Test) untuk tes rekrutmen maupun pendidikan pengembangan,” jelasnya.

Program kedua, kata Tito, adalah proaktif terhadap gangguan kejahatan.

“Ada empat kegiatan yakni problem solving, integrasi CCTV Pemda dengan command center Polri, pengamanan unjuk rasa, sosialisasi tertib lalu lintas,” tegasnya.

Program ketiga, kata Tito adalah soal gangguan kejahatan ketertiban masyarakat.

“Kegiatannya meliputi pemeriksaan visum dalam, penyelesaian tindak pidana orang, penyalahgunaan narkoba, Tipikor, dan lainnya,” kata Kapolri.

Sementara untuk program pengamanan Pemilu di 34 Polda atau provinsi, kata Tito, anggarannya menggunakan APBN. Berbeda dengan Pilkada yakni menggunakan APBD.

“Kami mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp126,8 Triliun. Penetapan pagu Rp 79,6 triliun didukung dari sumber anggaran Rupiah murni sebesar Rp 63 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 8,9 Triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,3 triliun dan lainnya,” jelas Tito.

Kapolri mengatakan, untuk program peningkatan sarana dan prasarana Sebesar Rp 13,5 triliun.

“Sarana pendukung tugas Polri dengan sarana dan prasarana untuk program penanggulangan menghadapi kerusuhan massa, kejahatan terorganisir, bahan peledak dan konflik lainnya,” ujar dia.

Setelah dilakukan analisis dan exercise, menurut Kapolri, pagu tersebut belum memenuhi kebutuhan Polri. Ini karena akan berpengaruh pada peningkatan tunjangan Polri yang meningkat 70%, disetujui oleh KemenPANRB.

“Polri kekurangan belanja barang untuk fasilitas materil, lidik sidik tindak pidana, serta pembentukan pemenuhan polda baru, ada empat Polda dari tipe B ke A, otomatis ada penambahan anggaran,” ujar Tito.

Kata dia, Trilateral meeting sudah dilakukan dengan memerlukan tambahan sebesar Rp 44,4 triliun.‎ Diantaranya untuk belanja pegawai Rp 6,7 triliun, Belanja barang ditambah Rp 5 triliun, Belanja dan modal Rp 32,6 triliun.

“Kami dengan kerendahan hati meminta dukungan dari Komisi III untuk penambahan Rp 44,4 triliun,” pungkas Kapolri.(faz/tna/ipg)