Kalapas Nusakambangan Minta Polri Awasi Jalur-jalur Tikus ke Nusakambangan

Desmon Junaidi Mahesa Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengaku mendapat telepon dari Kepala Lapas Nusakambangan soal keamanan Lapas pasca Napi teroris Mako Brimob dipindah ke sana.

Desmon menangkap kesan dari telepon Kalapas Nusakambangan kalau Napi teroris (Napiter) pindahan dari Mako Brimob tersebut menakutkan.

Pernyataan Desmon disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Rabu (30/5/2018).

Kalapas tersebut minta dia menyampaikan ke pimpinan Polri untuk memperketat pengawasan, terutama jalur-jalur tikuske Lapas Nusakambangan.

“Hari ini saya dapat telepon dari kepala lapas Nusakambangan. Kesan yang saya terima dari pak Hendra (Kalapas Nusakambangan) adalah orang orang ini (Napiter) menakutkan kenapa menakutkan karena minta ke saya tolong sampaikan ke pimpinan Polri , tolong jalur-jalur tikus ke lapas Nusakambangan diawasi dan tolong diperketat,” ujar Desmon.

Desmon mengaku membaca di media kalau kemungkinan akan dipermasalahkan jika Napiter itu tidak diperbolehkan Tarawih berjamaah terkait penerapan kebijakan disana.

“Hari ini saya baca di media kebijakan lapas Nusakambangan adalah orang yang dikategorikan napi teroris, karena takut tidak dibenarkan ikut taraweh berjamaah. Berarti ada keterlibatan berbagai pihak dalam proses di lapas baik penanganan lanjutan terhadap kasus Mako Brimob,” jelasnya.

Dalam konteks pembinaan di Lapas Nusakambangan, kata Desmon, Komisi III ingin melihat ada tidak peran konkrit BNPT dalam proses keterlibatan dengan Menteri Hukum dan HAM khususnya Dirjen lapas dalam penanganan terorisme ini.

“Karena dari paparan kepala BNPT tadi ini luar biasa, tapi yang kita butuhkan hari ini adalah bentuk konkrit agar kemungkinan peristiwa di Mako Brimob tidak terjadi lagi,” kata Desmon.

Terhadap paparan yang disampaikan Komjen (Pol) Suhardi Alius Kepala BNPT, Desmon menilai kalau kesan yang disampaikan adalah kesan prestasi, kemampuan BNPT mengantisipasi kemungkinan akan tidak muncul radikalisasi. Tapi kenyataannya ada bom di mana-mana seperti kasus Mako Brimob dan kasus Surabaya.

“Tentu paparan tadi adalah catatan- catatan tersendiri bagi kami di Komisi III untuk mengukur peran BNPT dalam proses penanganan pencegahan dan memperbaiki orang pasca yang dilakukan pembinaan,” kata dia.(faz/iss/IPG)