Sabtu, 23 November 2024

Jawa Timur Siap Memerangi Hoaks

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Soekarwo Gubernur Jawa Timur menandatangani deklarasi anti-hoaks, Minggu (18/3/2018). Foto: Humas Pemprov Jatim

Soekarwo (Pakde Karwo) Gubernur Jawa Timur mengatakan, pemerintah yang dia pimpin siap memerangi pemberitaan palsu atau hoaks karena bisa merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menyampaikan hal ini dalam acara Cangkrukan Kamtibmas Forkopimda Jawa Timur bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur di Loby Tri Brata, Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (16/3/2018).

Komitmen memerangi hoaks, kata dia, harus disebarluaskan ke semua lapisan masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak serta merta mempercayai pemberitaan yang beredar dari sumber yang belum pasti.

“Pemprov Jatim akan memberikan dukungan penuh dan serius terhadap kegiatan yang bertujuan menyosialisasikan bahaya hoaks,” kata Pakde Karwo.

Deklarasi yang diselenggarakan FKUB bersama Forpimda Jatim ini untuk meningkatkan kerukunan umat dan menolak ujaran kebencian untuk mendukung suksesnya Pilkada di Jatim pada 2018.

Dalam memerangi hoaks, kata Pakde Karwo, perlu kerjasama dari berbagai kalangan, mulai Polisi, TNI, mahasiswa, dosen, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Caranya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar selalu bijak menyikapi pemberitaan, sehingga tercipta suasana yang damai dan kondusif.

“Tidak lupa, penyebarluasan informasi juga perlu peran serta dari media massa. Masyarakat luas harus tahu bahwa Pemerintah memiliki komitmen penuh dalam memerangi hoaks,” katanya.

Salah satu upaya mempersempit beredarnya berita hoaks, kata Pakde, dengan melibatkan tokoh agama menyosialisasikan hal itu saat berdakwah.

Ketika berdakwah, masyarakat diajak bercanda dan diberikan penjelasan bahaya hoaks dari sudut keagamaan. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman bermualah di Medsos.

“Lembaga lain juga harus menyiarkan secara terus menerus akan kebenaran informasi, bukan menyebarkan kebencian. Hal semacam ini menjadi prioritas Pemprov Jatim,” katanya.

Deklarasi FKUB bersama Forpimda Jatim menjadi bagian pengelolaan keamanan di Jawa Timur. Deklarasi itu ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh Gubernur Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin Kapolda Jatim, serta Forkopimda Jatim dan FKUB.

Kapolda Jatim mengatakan, deklarasi ini akan membuat Jatim kondusif. Setiap ada isu di permukaan bisa segera diatasi. Meskipun demikian, suasana seperti ini harus dijaga dan selalu dirawat.

“Ada upaya antisipasi, maka dari itu FKUB Jatim diundang untuk bersama menjaga stabilitas keamanan Jatim,” jelasnya.

Jajarannya juga akan melakukan pengawalan di tingkat poros. Selain itu juga di tingkat polsek, secara simultan dan bahu membahu harus menjaga keamanan, terutama memerangi dan melawan hoaks.

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Ainul Yaqin Sekretaris MUI, Widodo Iryansyah Kasdam V Brawijaya, Jatim Syamsul Bahri Kakanwil Kemenag dan perwakilan masing-masing agama.(den/iss)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
31o
Kurs