Rabu, 26 Februari 2025

Jatim Raih Penghargaan Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Laporan oleh Jose Asmanu
Bagikan
Tjahjo Kumolo Mendagri saat menyerahkan penghargaan pada Soekarwo Gubernur Jatim pada puncak peringatan HUT ke-22 Otonomi Daerah di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (25/4/2018) malam. Foto: Jose suarasurabaya.net

Provinsi Jawa Timur mendapat piagam penghargaan atas prestasi, kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan itu diraih setelah Pemprov Jatim mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut.

Piagam penghargaan tertinggi itu diserahkan Tjahjo Kumolo Mendagri pada puncak peringatan HUT ke-22 Otonomi Daerah di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (25/4/2018) malam.

Soekarwo Gubernur Jatim mengatakan tolak ukur penghargaan ini pada penilaian Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Penilaian itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian.

Di sisi lain, penghargaan itu untuk menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif.

“Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris itu,” kata Pakde Karwo.

Gubernur Jatim yang akan mengakhiri tugasnya di periode kedua tahun 2018, sudah tidak ingat lagi jumlah penghargaan yang telah diperoleh selama menjabat Gubernur Jatim.

Tapi diantara sekian banyak penghargaan yang paling terkesan, ketika Pakde Karwo pertama kali menerima penghargaan di awal kepemimpinnaya di Jatim. “Waktu itu ibaratnya mulai babat alas dan sekarang tinggal memanen hasilnya,” kata Pakde Karwo.

Pada peringatakan HUT ke-22, Mendagri juga menyerahkan penghargaan untuk
kabupaten diperoleh Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dalam katagori Kabupaten.

Sedangkan Kota Surabaya, Malang dan Blitar memperoleh penghargaan katagori kota.

Tjahjo Kumolo Mendagri mengatakan, daerah yang memperoleh penghargaan tapi bupati dan walikotanya terlibat korupsi, terkena OTT KPK meskipun masih berstatus tersangka, penghargaannya tidak diberikan. (jos/dwi/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Tempat Laundry di Simo Tambaan

Kecelakaan Mobil Listrik Masuk ke Sungai

Awan Lentikulari di Penanggungan Mojokerto

Evakuasi Babi yang Berada di Tol Waru

Surabaya
Rabu, 26 Februari 2025
26o
Kurs