Kunjungan Joko Widodo Presiden ke Wellington, Selandia Baru telah berlangsung seminggu lalu, tapi masih banyak yang bertanya apa saja yang diperbincangkan Presiden dengan para mahasiswa asal Papua ketika acara jalan kaki bersama. Interaksi Presiden dengan mahasiswa tersebut menjadi menarik karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Tantowi Yahya Dubes RI untuk Selandia Baru yang saat itu mendampingi Jokowi menceritakan kalau pagi yang cerah di Wellington ketika Presiden dan Iriana ibu negara mengajak jalan kaki bersama para mahasiswa Indonesia yang ada di Wellington, hadir 40 orang termasuk 18 mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu Selandia Baru jalan santai menikmati keindahan teluk Wellington sembari berbincang tentang berbagai hal.
Di tengah perjalanan, kata Tantowi, Presiden memilih untuk berhenti dan duduk santai sejenak.
“18 mahasiswa Papua duduk mengelilingi Presiden dan ibu negara. Mahasiswa dari daerah-daerah lain duduk diantara saudara-saudara mereka dari timur tersebut. Perbincanganpun berlangsung dalam suasana santai, akrab dan penuh canda tawa,” ujar Tantowi dalam pesan singkatnya, Rabu (28/3/2018).
Kata dia, Presiden memposisikan dirinya lebih sebagai kakak atau ayah dibanding sebagai kepala negara.
“Presiden memulai perbincangan dengan mengatakan bahwa Indonesia itu negara besar dengan beragam suku, tradisi dan kekayaan. Kepada mereka, Presiden berpesan untuk belajar dengan baik dalam rangka membangun negara ketika kelak kembali,” kata Tantowi.
Menurut dia, di Selandia Baru setiap tahunnya ada sekitar 150 pelajar dan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan studinya di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di berbagai kota. Mereka adalah penerima beasiswa dari pemerintah Provinsi. Mereka selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI. Dalam upacara peringatan HUT ke 72 Kemerdekaan RI tahun lalu, 3 dari 4 petugas upacara adalah mahasiswa dari Papua.
“Presiden mempersilahkan para mahasiswa untuk bertanya, beberapa dari mereka memanfaatkan momen langka tersebut secara antusias. Marvey Ajoomi yang berasal dari Jayapura dan saat ini mengajar di International Pacific University (IPU) di Palmerston North bertanya tentang masa depan para mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Papua. Presiden menyampaikan bahwa mereka bisa bekerja baik di BUMN, kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Jangan pernah ragu mengenai hal itu,” jelasnya.
Tantowi mengaku dalam kesempatan saat itu menginformasikan kepada Presiden bahwa KBRI Wellington menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di tanah air dalam rangka penyaluran ke tempat-tempat kerja. Dengan Garuda Indonesia sudah ada kesepakatan untuk menerima dua puteri Papua lulusan sekolah penerbangan di Nelson untuk menjadi pilot maskapai penerbangan nasional tersebut. Dengan lembaga penyiaran, saat ini 4 lembaga penyiaran swasta di Indonesia tengah menantikan putra-putri terbaik Papua untuk diterima sebagai pembaca berita, pembawa acara dan reporter di stasiun televisi mereka. Anak-anak Papua bisa kerja dimana saja.
Dia mengatakan, seorang mahasiswa bertanya mengapa Raja Ampat dan objek-objek wisata di Papua tidak dipromosikan secara besar-besaran dan on line seperti Bali dan Lombok. Presiden merespon bahwa Pemerintah sengaja tidak melakukan itu agar sektor wisata di Papua tetap alami, terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan seperti batu karang, tumbuhan laut dan lain sebagainya. Pemerintah tidak menginginkan terjadinya eksploitasi berlebihan.
“Pembicaraan tentang pariwisata dan konektivitas menjadi semakin menarik ketika ada yang bertanya tentang kapan adanya penerbangan langsung dari Auckland/Sydney ke Jayapura atau Biak. Presiden mengatakan bahwa hal itu sedang direncanakan tapi jalurnya ke Biak, bukan Jayapura,” ujarnya.
Menurut Tantowi, Freeport adalah isu yang tentu saja tidak terlewatkan dalam obrolan santai ini. Seorang mahasiswa bertanya kapan akan disahkannya pembagian hasil pendapatan dari Freeport. Presiden yang sudah 7 kali berkunjung ke Papua ini mengatakan pengesahannya direncanakan bulan depan. Dari hasil 51%, 10% akan diberikan kepada Pemprov Papua.(faz/dwi)