Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), akan menggelar Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development), 12-13 September 2018, di Bali.

Indonesia untuk kedua kalinya dipercaya sebagai tuan rumah konferensi parlemen dunia, yang tahun ini mengambil tema Kemitraan Menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua.

Total ada sekitar perwakilan 45 parlemen negara-negara dunia. Selain Indonesia, konferensi antara lain akan dihadiri Pimpinan Parlemen Argentina, Bahrain, Iran, Irak, Mesir, Palestina, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Kemudian, akan ada perwakilan lima negara yang menjadi pemantau, yaitu Belarusia, China, Nigeria, Papua Nugini, dan Qatar.

Selain itu, perwakilan Pemerintah Indonesia dan sejumlah organisasi internasional juga mengonfirmasi kehadirannya.

Antara lain Ignatius Jonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Siti Nurbaya Bakar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Isra Sunthormvut Sekjen ASEAN Inter Parliementary Assembly (AIPA), dan Jamil Ahmad Deputi Direktur United Nation Environment Programme (UNEP).

Pantauan suarasurabaya.net di Hotel Patra Bali, malam hari ini seratusan delegasi parlemen dunia sudah datang di lokasi.

Para tamu negara itu disambut dengan berbagai tarian seperti Tari Cendrawasih dan Tari Saman, musik top 40 sampai dangdut, serta aneka makanan tradisional Indonesia.

Khusus untuk delegasi laki-laki, masing-masing mendapat ikat kepala khas Bali (Udeng), yang langsung dipakai sebelum acara penyambutan.

Nurhayati Ali Assegaf Ketua BKSAP juga tadi sudah menyampaikan ucapan sambutan kepada seluruh peserta.

Lewat forum ini, DPR berupaya mengajak parlemen dunia meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, untuk menjamin efisiensi yang sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Karena, parlemen punya peran penting, menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri.

Parlemen melalui fungsi legislatifnya, diharapkan bisa memberikan dukungan konkret berupa regulasi yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari fungsi anggaran, parlemen berperan dalam menganggarkan dan memastikan berjalannya implementasi SDGs.

Lebih lanjut, forum ini diharapkan menjadi wadah anggota parlemen untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk mencapai target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, tanpa ada yang tertinggal.

Sekadar diketahui, target pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan berbagai permasalahan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. (rid/iss)