Pemerintah Indonesia akan belajar tentang pembatasan gawai untuk anak-anak yang sudah diterapkan di negeri para mullah, Iran. Ini menyusul kerja sama yang dilakukan dua negara.
Hal ini disampaikan oleh Yohana Yembise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di sela-sela sebuah seminar di Surabaya, Kamis (2/8/2018).
Menteri PPPA beberapa waktu lalu telah berkunjung ke Iran untuk melakukan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
“Saya bertemu dengan Wakil Presiden Iran untuk membicarakan tentang kerja sama di bidang women empowerment and children protection,” katanya usai memberikan materi.
Selain bertemu Wakil Presiden Iran, Yohana Yembise juga bertemu dengan Menteri Kominfo Iran yang memaparkan beberapa inovasi dalam hal perlindungan terhadap anak.
“Pemerintah Iran sudah menerapkan model gawai untuk keluarga. Keluarga-keluarga ini menggunakan gawai itu, sehingga bisa mendampingi anak,” katanya.
Inovasi tersebut yang menurut Yohana perlu dipelajari oleh pemerintah Indonesia. Terutama penerapan pembatasan gawai untuk meningkatkan orangtua dengan anak.
“Ini yang mungkin kami rasa penting, kami akan belajar dari Iran. Ya, nanti didampingkan dengan keinginan saya membatasi gawai untuk anak. Karena kita harus melindungi anak-anak Indonesia,” katanya.
Yohana mengatakan, program Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) yang dia tetapkan di Indonesia sebenarnya sudah memasukkan informasi layak anak dalam salah satu indikatornya.
Selain itu, dalam program itu diwajibkan keberadaan sekolah layak anak bagi setiap daerah yang menjalankannya dengan tujuan agar informasi yang didapatkan oleh anak-anak benar-benar layak.
“Pimpinan daerah akan kami dampingi terus, karena pembatasan gawai ini, kan, juga masuk ke dalam program layak anak. Yang penting, kami di pemerintah pusat ini sudah harus membuat kebijakan yang jelas” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PPPA sedang melakukan pembahasan tentang regulasi pembatasan gawai untuk anak bersama beberapa kementerian terkait. Baik Kemenkominfo, Kementrian Agama, Badan Ekonomi Kreatif, dan beberapa kementerian lainnya. (den)