IMM Jatim Tolak Investasi Asing di DPRD Jatim

Ratusan massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menggelar aksi menolak investasi modal swasta dan asing masuk ke Indonesia di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (28/9/2018).

Bahrul Amik, koordinator aksi menyebut, tujuan mereka menggelar aksi adalah untuk menolak investasi modal asing dan swasta di Indonesia. Ia juga menyebut saat ini perekonomian Indonesia makin melemah.

“Kita berharap dengan menolak investasi asing, nilai rupiah kita bisa naik. Karena kita semua swadaya kelola sendiri,” kata Bahrul.

Dalam aksi ini, hadir sekitar 200 massa aksi yang terdiri dari seluruh perwakilan cabang IMM se Jawa Timur.

Ratusan massa aksi tersebut telah memadati jalan di depan Gedung DPRD Jatim sejak pukul 11.00 WIB. Setelah melakukan orasi sebentar, mereka kemudian melaksanakan Salat Jumat berjamaah menjelang pukul 12.00 WIB di jalan depan gedung DPRD Jatim.

Sekitar pukul 12.30 WIB, para massa aksi berjalan bersama dan memasuki gedung DPRD Jatim dan bedorasi di pelataran gedung DPRD Jatim.

IMM Jatim menyebut, indonesia saat ini harus melepaskan ketergantungan hutang dan modal investasi IMF dan World Bank. Tuntutan ini berhubungan dengan pertemuan IMF-World Bank di Bali yang akan digelar.

Mereka juga mengkritisi persoalan kasus agraria yang terus melanda indonesia. Mereka menyebut, sektor kelapa sawit dan pertambangan menjadi penyumbang terbesar konflik agraria.

Dalam aksi pada Jumat (28/9/2018) siang ini, mereka berhasil menemui perwakilan DPRD Jatim, Suli Da’im Wakil Ketua Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jatim untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Beberapa poin tuntutan tersebut adalah, nasionalisasi aset-aset strategis dan peruntukannya untuk rakyat, meningkatkan kilang-kilang minyak dalam negeri yang dikuasai rakyat, mengusir kilang-kilang minyak milik korporasi asing dan swasta, memberi upah layak untuk buruh, fasilitas gratis bagi rakyat, menolak perampasan dan pengrusakan tanah, penegakan reforma agraria sejati, dan meningkatkan ekonomi di sektor maritim indonesia. (bas/iss/ipg)