Gubernur Melantik Heru Tjahjono Sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur

Soekarwo Gubernur Jatim melantik Heru Tjahjono sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9/2018).

Pelantikan Heru Tjahjono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim sebagai Sekdaprov Jatim sesuai Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2018, 19 September 2018.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengingatkan agar Heru Tjahjono melakukan tugas dan fungsi Sekda sebaik-baiknya, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarjajaran Pemprov Jatim.

Ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sekda dalam hal penataan personel mengingat banyaknya pejabat yang akan pensiun dan berubahnya struktur organisasi.

Sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, sekda memiliki dua fungsi, sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Sekretaris Gubernur. Sementara, Gubernur menjadi wakil pemerintah pusat di daerah.

Karena itu, Sekda harus mampu mengoordinasi semua jajaran, baik Organisasi OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo, usai pelantikan.

Pakde mengatakan, Sekda adalah jabatan puncak dalam karier PNS di daerah. Dia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyusun kebijakan.

Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Peran sekda ini sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Gubernur Jatim mengklaim, pelantikan Sekdaprov Jatim hari ini sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari Kemendagri maupun Sekretariat Kabinet

Dalam rangka mencegah kasus korupsi seperti yang melanda DPRD Malang, rekam jejak menjadi penilaian penting. Sebab, menurut Pakde Karwo, ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal.

“Kalau bahasa Jawa kuno, bibit, bobot, bebet-nya dicek,” ujar Pakde Karwo.

Heru Tjahjono yang baru saja dilantik menjadi Sekdaprov mengatakan, pada masa transisi kepemimpinan ini dia akan melanjutkan berbagai program Jumadi Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim sebelumnya.

Dia juga akan melakukan sinkronisasi antara pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, serta melakukan sinkronisasi program-program gubernur sekarang dan gubernur terpilih.

“Itu semua harus saya lakukan supaya APBD 2019 bisa berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Hadir dalam pelantikan ini Kepala Lembaga Administrasi Negara, Ketua DPRD Jatim, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, beberapa bupati/wali kota di Provinsi Jatim dan unsur Forkopimda Jatim.

Selain itu, turut menjadi undangan pelantikan ini Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Kepala Kantor OJK Regional Jatim, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.(den/tin)