Soekarwo Gubernur Jatim atau yang akrab disapa Pakde Karwo, melantik 10 orang pejabat tinggi pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/6/2018). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor. 821.2/952/204/2018 tanggal 28 Juni 2018.
Berikut 10 pejabat yang dilantik oleh Soekarwo Gubernur Jatim:
1. Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim,
2. Soekaryo SH, MM sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim,
3. Suban Wahyudiono, ST, MM sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim,
4. Dr. Ir. Drajat Irawan, SE, MT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim,
5. Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim,
6. Ir. Dahlan MT sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM,
7. Ir. Moh. Abduh M. Mattalitti, MM, CES sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim,
8. Drs. Budi Supriyanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim,
9. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes sebagai Direktur RSUD Haji Surabaya Prov Jatim,
10. dr. Herlin Ferliana, M.Kes sebagai Direktur RSJ. Menur Prov. Jatim.
“Selamat dan jalani dengan penuh tanggung jawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya berdasarkan rilis yang diterima suarasurabaya.net.
Kepada 10 pejabat yang dilantik ini, Pakde Karwo meminta agar untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas. Hal ini bertujuan untuk peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.
“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan pesan untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, mereka harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.
Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat.
“Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.
Sementara itu, kepada Dirut RS Jiwa Menur, Pakde Karwo mengharapkan agar meneruskan program pasung yang sudah berjalan. Selain itu RS Jiwa Menur juga ikut mengembangkan program psikologi bagi keluarga terpasung dan masyarakat luas. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi berupa konsultasi psikologi sebagai upaya preventif.
Pakde Karwo juga kembali mengingatkan para pejabat untuk memiliki integritas dan kredibilitas karena jabatan tidak untuk memperoleh uang tetapi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hadir dalam kegiatan pelantikan ini antara lain Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.(tna/ipg)