Dua Inovasi Pembiayaan Jatim untuk Atasi Stagnan APBD dan APBN

Soekarwo (Pakde Karwo) Gubernur Jatim memaparkan dua inovasi pembiayaan Jatim untuk mengatasi APBN dan APBD yang stagnan selama lima tahun terakhir.

“Rekayasa pembiayaan ini sangat perlu dilakukan mengingat kondisi stagnan atau keterbatasan APBD dan APBN,” kata Pakde Karwo di acara Indonesia Visionary Leader, di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Dua inovasi pembiayaan yang dia maksudkan adalah fiscal engineering dan creative engineering.

Pembiayaan fiscal engineering diterapkan melalui beberapa cara. Melalui perjanjian kredit (loan agreement) antara Pemprov Jatim dengan Bank Jatim; rekonstruksi pembiayaan subsidi ke non subsidi (Agro-Maritim Financing); pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); serta pendirian badan usaha di bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).

Melalui loan agreement, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah antara 6-9 persen untuk UMKM. Pembiayaan ini diharapkan Gubernur bisa memberi nilai tambah industri primer-sekunder dan mencegah urbanisasi, serta untuk mendorong pelaku UMKM menjadi entrepreneur.

Pembiayaan jenis ini salah satunya untuk mendanai onfarm pada proses primer dan sekunder yang dinamakan Agro Maritim Financing. Penerapan pembiayaan ini dengan melihat potensi share pertanian Jatim terhadap PDRB yang mencapai 13,65 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33,40 persen.

Pakde Karwo berharap solusi pembiayaan ini bisa menggeser nilai tambah dari perkotaan ke perdesaan agar menjadi solusi anomali inflasi serta menurunkan angka kemiskinan di perdesaan.

Pemprov Jatim juga menerapkan pembiayaan BLUD sebagai bagian dari model fiscal engineering. Salah satunya terhadap rumah sakit milik pemerintah sehingga untuk operasional pelayanan tidak lagi menggunakan APBD.

“Yang terbaru, tahun 2018 ini Pemprov Jatim sudah menerapkan BLUD untuk 20 SMKN yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” ujarnya.

Jenis inovasi pembiayaan kedua adalah creative engineering. Penerapannya terutama melalui pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP).

Soekarwo menjelaskan, Jatim juga sudah mengusulkan corporate bond (saham korporasi) yang secara prinsip disetujui, tetapi nasih dipelajari secara teknis oleh OJK.

Pada praktiknya, metode pembiayaan melalui corporate bond ini dengan cara menawarkan prospek sebuah proyek. Misalnya prospek pembangunan Pelabuhan Probolinggo yang dilakukan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Port Service.

“Pelabuhan ini memiliki potensi 40 persen lebih efisien dibandingkan Tanjung Perak,” ujarnya.

Sementara, pembiayaan dengan PPP ditetapkan untuk proyek SPAM Umbulan. Proyek ini menjadi showcase kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.

Pada proyek itu, Pemprov Jatim berperan memberi dukungan perijinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah serapan, serta menerima suplai air dan membayar tarif ke badan usaha, serta menerima tarif dari PDAM.

Inovasi yang disampaikan oleh Pakde Karwo ini mendapat apresiasi dari Prof. Firmanzah Rektor Universitas Paramadina dan Sumarsono Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (den)