Diajukan Polda Jatim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Optimis Bakal Raih WBK

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menyatakan siap berbenah diri dan menyerap berbagai masukan untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Hal ini sebagai wujud komitmen mereka, menuju Pembangunan Zona Integritas (ZI), menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

AKBP Antonius Agus Rahmanto Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak mengatakan, ada 27 polres yang didaftarkan oleh Polda Jatim, salah satunya Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk itu, pihaknya menyambut baik pencanangan zona integritas ini dan optimis akan meraih predikat WBK tahun depan.

“Polda Jatim mengajukan 27 polres untuk pembangunan zona integritas, salah satunya Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sekitar tahun 2016, kami juga pernah diajukan, tapi belum berhasil mendapatkan predikat itu. Tahun depan kami yakin bisa meraih itu,” kata Agus, dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (5/12/2018).

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan zona integritas itu, kata dia, pihaknya mulai melakukan beberapa perbaikan pada pelayanan publik, sarana, dan prasarana. Seperti mengubah mindset pola kerja anggota, penambahan ruangan khusus agar masyarakat nyaman saat mengurus SKCK atau lainnya, dan perbaikan tempat yang layak untuk para tahanan.

Kemudian, dibantu pula dengan program Perak Bisa yang merupakan rangkuman kegiatan polisi dari hari Senin hingga Sabtu. Kegiatan ini, melibatkan masyarakat langsung dengan berbagai macam agenda. Dengan harapan, semakin mendekatkan diri dengan masyarakat dan mengerti permasalahan di lapangan.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya untuk turut memberikan kritik dan dukungan dalam mewujudkan zona integritas khususnya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Kami melakukan perubahan secara internal, untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Kami juga bertahap memperbaiki ruangan kami, tempat yang layak untuk tahanan, ruangan untuk menyusui atau bermain anak. Jadi para pemohon SKCK atau kepentingan lainnya bisa nyaman. Kami juga turun ke masyarakat agar tahu masalah mereka. Ya kami ingin jadi saudara yang baik,” jelasnya.

Agus juga menambahkan, membangun integritas adalah pekerjaan yang sulit, harus ada unsur kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya akan tetap diberlakukan hukuman (punishment).

Sepanjang masih ada praktik pungli dan pelanggaran lainnya, lanjut dia, maka pembangunan zona integritas pun akan menjadi acak-acakan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk turut mewaspadai dan melaporkannya apabila hal tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Kalau menjalankan sesuai aturan, maka tentu ada penghargaannya. Sebaliknya kalau menyimpang atau menyalahi dan tidak menjalankan apa yang telah diatur maka ada punishment-nya. Tegur kami kalau dalam pelayanan ini, kami bermasalah dan ada kesalahan,” tegasnya. (ang/nin/ipg)