Demi Prestasi, Konflik Internal Organisasi Olahraga di Jatim Harus Diakhiri

Konflik yang terjadi di dalam kepengurusan organisasi olahraga tentu berdampak negatif. Selain merugikan atlet, raihan prestasi juga tidak akan maksimal.

Menurut Budi Santoso Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia (PB PDBI), konflik antarpengurus juga terjadi di sejumlah organisasi olahraga daerah Jawa Timur. Antara lain di organisasi drum band, sepak bola, renang, dan badminton.

Maka dari itu, Budi berharap para pengurus organisasi olahraga di Jawa Timur bisa duduk bersama, menyelesaikan konflik demi prestasi.

“Demi olahraga, mari kita bersatu dan tinggalkan dulu kepentingan pribadi atau golongan, yang penting itu untuk prestasi karena kasihan atlet kalau pengurusnya konflik. Atletnya dirugikan dan prestasi tidak akan terwujud,” kata Budi kepada suarasurabaya.net, Senin (5/2/2018), di Jakarta.

Jawa Timur, lanjut Budi, sangat berpotensi meraih banyak prestasi, karena merupakan daerah yang mengadakan beragam event olahraga lebih banyak daripada provinsi lain.

“Tapi, karena sekarang ini banyak kepengurusan yang vakum karena ada gesekan atau keruwetan, sehingga prestasinya kurang menonjol,” ungkapnya.

Menurut Budi, penyebab konflik itu sebetulnya persoalan klasik, karena kepengurusan lambat menggelar musyawarah provinsi, begitu periode tugas kepengurusan sebelumnya berakhir.

Padahal, di dalam AD/ART jelas diatur, selama beberapa bulan kepemimpinan di organisasi pengurus olahraga harus segera mengadakan musyawarah provinsi.

“Di Jawa Timur ini lambat, bahkan sampai setahun lebih sehingga terjadi dualisme kepemimpinan,” imbuhnya.

Karena persoalan itu terjadi di berbagai organisasi cabang olahraga, Budi mengimbau pengurus organisasi olahraga belajar berorganisasi dengan baik dan benar, sehingga bisa memahami tugas pokok fungsinya (tupoksi).

“Di organisasi mana pun, kalau tidak jalan tupoksinya maka organisasinya amburadul. Apalagi kalau pengurusnya tidak objektif, dan pemimpinnya kurang berani membuat terobosan demi meningkatkan prestasi,” tegas Budi.

KONI Jawa Timur, sambung Budi, tidak bisa campur tangan, kecuali ada permintaan sebagai fasilitator dari organisasi olahraga untuk mendamaikan.

“Tugas KONI hanya melantik, mengesahkan, dan memberi dukungan dana untuk kegiatan. Kalau tidak ada permintaan untuk menyelesaikan konflik, maka KONI menganggap organisasi itu mampu menyelesaikan persoalannya sendiri,” pungkasnya. (rid/dwi/ipg)