Demi Meningkatkan Kualitas SDM, Tahun Depan Pemerintah Fokus pada Pendidikan Vokasi

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (RAPBN 2019) yang disiapkan Pemerintah, lebih fokus pada upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Pramono Anung Sekretaris Kabinet Kerja mengatakan, Pemerintah berharap bisa menghasilkan generasi penerus yang mampu bersaing, serta siap menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman.

Karena, lanjut Pramono, selama empat tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sektor pembangunan infrastruktur bisa dikatakan berjalan dengan baik.

“Harapannya, tahun 2019 Pemerintah bisa meningkatkan kualitas SDM yang siap bersaing, dan siap menghadapi perubahan zaman. Caranya, dengan memperbanyak pendidikan vokasi, dan berbagai pendidikan kekinian yang mendukung revolusi industri 4.0. Maka dari itu, diperlukan kurikulum perguruan tinggi yang fleksibel,” ujar Sekretaris Kabinet, Selasa (7/8/2018), di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden menginstruksikan penguatan pendidikan vokasi, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, dan beberapa kementerian sesuai bidangnya masing-masing.

Khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Pemerintah mengarahkan fokus pendidikan vokasi ke enam sektor industri, yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, keenam sektor itu dipilih karena bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menggerakan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Hanif, perbaikan kualitas tenaga kerja Indonesia bisa diwujudkan antara lain melalui pendidikan vokasi, kuantitas, serta distribusi yang merata di berbagai daerah.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sektor manufaktur bisa menyerap 575 ribu orang setiap tahun, dan sektor agribisnis bisa menyerap 195.843 pekerja.

Sedangkan sektor pariwisata bisa menyerap sebanyak 3.333 pekerja, tenaga kesehatan sebanyak 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran 243.265 orang tiap tahunnya. (rid/ipg)