Komisi D DPRD Jatim akan mendatangi ke Kementerian Perhubungan dan PUPR meminta agar jembatan timbang di Jatim dibuka kembali. Hal ini dilakukan banyak pihak menduga ambruknya Jembatan Widang di Tuban disebabkan oleh kelebihan tonase dari tiga truck yang melintas.
Hahib Mahdi Wakil ketua komisi D DPRD Jatim di DPRD Jatim, Jumat (20/4/2018) mengatakan, dalam waktu dekat ini akan ke Kementrian Perhubungan dan Kementrian PUPR terkait fungsional jembatan timbang. Jika pemerintah pusat keberatan mengelolanya, pemprov Jatim siap mengambil alih.
“Dengan tidak berfungsinya jembatan timbang banyak merugikan pemprov Jatim. Diantaranya jalan rusak akibat melebihi tonase. Dan yang terbaru jembatan Widang,” kata Mahdi seperti dilansir dalam laman kominfo.jatimprov.go.id.
Dikatakan politisi PPP ini, ambruknya jembatan timbang tersebut ditengarai akibat tonase kendaraan yang melebihi batas ketentuan. Akibatnya jatuh satu korban dalam peristiwa itu.
“Kita tahu untuk membangun satu jembatan timbang membutuhkan dana besar. Itulah mengapa kalau tidak dimanfaatkan sangat disayangkan. Apalagi dampaknya bisa membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu kalau pemerintah pusat tidak mampu agar di kembalikan kewenangannya ke Jatim,” tandasnya.
Sebenarnya tidak hanya kali ini saja DPRD Jatim meminta pemerintah pusat mendesak pengaktifan jembatan timbang. Akhir tahun lalu, wakil ketua komisi D DPRD Jatim lainnya Hamy Wahyunianto mengutarakan, mengusulkan adanya deskresi tentang masalah ini.
Sebab, menurutnya sebenarnya bisa dilakukan diskresi berupa dilimpahkan ke pemprov. Alasannya kebijakan terobosan. Dengan begitu badan pemeriksan keuangan (BPK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.
Ini berarti bukanlah pelanggaran. Tapi kalau tidak dilakukan deskresikan ketika dipaksakan beroperasi, maka akan menyalahi aturan.
“Beberapa waktu lalu ke kementrian perhubungan soal jembatan timbang, sampai terakhir kesana betul-betul minta dengan sangat dan hormat. Tapi eselon tiga yang menemui kami tidak bisa apa-apa. Jadi harus ketemu dirjen,” kata Hamy, akhir tahun lalu saat ditemui di Gedung DPRD Jatim. (dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
