DPR Minta Pemerintah Respons Demo Pedagang SIM Card Prabayar

Banyak masalah yang muncul setelah adanya kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) soal registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Setelah debat tentang kebocoran data masyarakat yang meregistrasi, kini muncul demonstrasi para penjual kartu prabayar yang dirugikan dengan kebijakan itu.

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI mengatakan, para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam anggota Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) melaksanakan demo di berbagai daerah. Mereka menuntut pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Bamsoet meminta Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meninjau ulang pelaksanaan Permen tersebut. Sebab protes-protes dari masyarakat harus didengarkan dan direspons.

“Agar kebijakan ini justru tidak berdampak pada hal seperti menutup usaha kecil, plus menjaga agar tidak ada kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan registrasi NIK dan KK,” kata Bamsoet di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Dia juga meminta Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu seluler di masyarakat agar tidak disalahgunakan.(faz/ino/ipg)