DPR Memberi Kesempatan KPK Mengusulkan Pasal-pasal dalam RKUHP

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua DPR RI mengatakan, Pemerintah dan DPR masih membuka ruang buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan pasal-pasal ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Ketua DPR, kemarin, Kamis (7/6/2018), Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Polhukam, memfasilitasi pertemuan Panja RKUHP dari Pemerintah dan DPR, dengan KPK.

Dalam pertemuan itu, Panja RKUHP memberikan kesempatan KPK menyampaikan berbagai keberatannya.

Merespon keberatan itu, Panja RKUHP menyiapkan pasal-pasal yang menjamin fungsi dan tugas KPK tidak terhapus. Bahkan, DPR mengklaim akan mempertegas kewenangan KPK.

Dengan begitu, sifat khusus (lex specialis) Undang-Undang lembaga seperti BNN dan KPK, tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami membuka diri kepada KPK dan menyiapkan pasal-pasal yang memberi penekanan tentang tidak terhapusnya fungsi dan tugas-tugas KPK dalam RKUHP, bahkan mungkin dipertegas dan diperjelas. RKUHP ini penting karena masih ada Kejaksaan dan Kepolisian yang masih harus dinaungi dalam urusan pemberantasan korupsi,” ujarnya sesudah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, sebagai saksi kasus korupsi proyek KTP Elektronik, Jumat (8/6/2018).

Rencananya, Panja RKUHP akan mengadakan beberapa kali pertemuan lagi dengan KPK. Ketua DPR berharap, tidak lama lagi tercapai kesepakatan dan RKUHP bisa disahkan.

Sebelumnya, KPK melihat tindak pidana korupsi yang dimasukkan ke dalam buku RKUHP bertentangan dengan politik hukum, perkembangan kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara.

Hal itu dinilai sebagai pengingkaran atas komitmen bersama bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi secara luar biasa.

Masuknya delik Tipikor dalam KUHP juga dikhawatirkan menghilangkan sifat khusus tindak pidana korupsi serta penanganannya. (rid/tna/ipg)