BUMN Harus Bersih dari Orang-Orang Politik Agar Tidak Rugi

Uchok Sky Khadafi Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersih dari orang-orang politik. Ini karena, selama ini BUMN disinyalir menjadi “ATM” yang pejabatnya diisi dari kalangan politisi, khususnya yang mendukung pemerintah.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemilihan atau fit and proper test pejabat-pejabat BUMN, tidak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi dari kalangan independen yang kompeten.

“Jadi, BUMN itu harus bersih dari politisi. Sehingga fit proper test calon direktur BUMN pun proses seleksinya tidak lagi melalui DPR RI, melainkan di BUMN sendiri oleh orang-orang yang kompeten dan independen, agar BUMN sehat dan profesional,” tegas Uchok dalam sebuah diskusi membahas BUMN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Uchok, saat ini terdapat 4 BUMN yang mengalami kerugian, yaitu PT. Garuda Indonesia (GIA), PT. Krakatau Steel, PT. Danareksa, dan Indo Farma total kerugian sekitar Rp3,1 triliun.

Dengan pemilihan yang independen, meski banyak relawan dalam pilpres 2019, maka para relawan itu tidak akan minta jatah-jatahan untuk duduk sebagai kepala, direktur, komisaris dan lainnya di BUMN.

“Selama diseleksi oleh DPR, maka BUMN akan tetap jadi bancakan politik,” kata dia.

Saat ini terdapat 115 BUMN dengan aset sebesar Rp.7.141 triliun, pendapatan usaha sebesar Rp 2.027 triliun, beban usaha sebesar Rp.1.723 triliun, dan Laba usaha sebesar Rp.189.5 triliun, kewajiban BUMN termasuk utang Rp.4.823 triliun.

PLN asetnya sebesar Rp.1.334 triliun, namun jumlah kewajiban atau utang sebesar Rp.465.5 triliun. Pendapatan tahun 2017 Rp.255.2 triliun, dan beban usaha Rp.275.4 triliun. Sehingga PLN rugi Rp. 20.1 triliun.

Pada tahun 2016 PLN rugi Rp.31.6 triliun. Namun pada 2017 disubsidi Rp 45.7 triliun, sehingga masih untung Rp.25.5 triliun, dan pada tahun 2016, PLN untung Rp.26.4 triliun setelah disubsidi Rp 58 triliiun.

Sementara itu keuangan yang pengelolaannya tertutup/ tidak transparan terdapat di BPJS Kemenaker RI, yang seolah miliknya sendiri. Dan, masih banyak BUMN yang lain.

“Banyak BUMN yang merasa keuangannya milik sendiri,” pungkas Uchok.(faz/iss/ipg)