BPK Memberi Nilai Negatif Terhadap Laporan Keungan KKP dan BAKAMLA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dua tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun Joko Widodo Presiden mengatakan kecewa masih ada kementrian dan lembaga non kementrian yang laporan keuangannya masih buruk. Hasil didapat dari opini Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP).

Kementrian dan lembaga yang dimaksud Presiden adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sedang Kementrian dan lembaga lain sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun belum seluruhnya, namun kementrian yang memperoleh opini WTP jumlahnya terus meningkat. Sedangkan yang memperoleh opini Wajar dengan pengecualian (WDP) jumlahnya semakin kecil.

Menurut Presiden, laporan hasil audit BPK ini harus menjadi perhatian bagi kementrian dan lembaga non kementrian yang masih memperoleh opini terburuk yakni TMP maupun WDP.

Kedepannya, Presiden minta agar berhati-hati dalam mengelola uang negara yang bersumber dari keringat rakyat.

Pesan Presiden ini disampaikan setelah menerima Laporan Hasil Pemerksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat di Istana Negara, Senin (4/6/2018). Presiden juga menekankah bahwa pertanggungan jawaban penggunaan uang negara ini menjadi sebuah keharusan atas amanat Undnag-undang.

“Sebab itu, pengelolaan uang negara, uang rakyat ini harus bersih dari tangan tangan yang kotor,” kata Jokowi.

Moermahadi Soerja Djanegara Ketua BPK memberi waktu enam bulan kepada kementrian dan untuk memperbaiki laporan keuannya yang telah disampaikan ke BPK.(jos/tna/dwi)