Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI menegaskan, untuk tahun ini, meskipun tahun 2018 adalah tahun politik, dia minta kementerian dan lembaga tetap fokus bekerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Saya minta tetap fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang merupakan sidang perdana di 2018, Rabu (3/1/2018).
Menurut Presiden, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia juga semakin tinggi karena melihat apa yang sudah dikerjakan pemerintah, baik reformasi di perizinan, di regulasi maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha.
“Rekap terakhir kita tahu semuanya fritch rating mengumumkan peningkatan peringkat dari yang sebelumnya triple di minus menjadi triple B dengan outlook stabil,” kata Presiden.
Menurut Jokowi, faktor utama yang memicunya adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap goncangan, terutama goncangan eksternal dan secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu.
“Dan apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu harus kita perbaiki terus di Tahun 2018 ini,” jelasnya.
Presiden menjelaskan bahwa angka penduduk miskin di Tahun 2017 juga mengalami penurunan 0,52 persen.
“Baru saja saya mendapat laporan dari BPS bahwa September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen atau turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang. Dan juga berkurang dibandingkan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 persen pada September 2016,” jelas Jokowi.
Tapi, Jokowi mengingatkan kalau pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menurunkan indeks kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan.
“Oleh karena itu saya ingin mengingatkan agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan pokok terus dikendalikan, kemudian program Rastra, program bantuan pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan pada awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kemudian program cash for work baik melalui skema dana desa ataupun melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian pertanian, Kementerian KKP, kata Jokowi, harus segera dikerjakan atau dijalankan.
“Saya juga mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini, dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” kata dia.
Presiden juga ingin di 2018 ini, pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi, SDM (Sumber Daya Manusia) karena jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta, 60 persen diantaranya anak-anak muda.
“Demografinya harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah kita jalankan sejak 2017,” ujarnya.
Pemerintah, kata Jokowi, harus terus memperbaikai piramida, kualifikasi tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri dalam negeri.
“Kita ingin keahlian dan ketrampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja dengan kebutuhan industri dan kita juga tidak boleh melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP harus kita upgrade atau tingkatkan kompetensinya lewat program pemagangan, latihan kerja, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai tetapi perlua kita perluas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Industri kita,” kata Presiden.
Terakhir, Jokowi mengingatkan, karena DIPA sudah diserahkan di akhir tahun 2017, maka seluruh kementerian dan lembaga segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan.
“Saya inging mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang bussiness as usual, yang rutinitas, yang monoton harus kita buang, sehingga tahun 2018 betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan,” pungkasnya.(faz/dwi)