Alasan Jurus Infrastruktur Ala Jokowi Harus Didukung

Masyarakat Indonesia harus bangga dengan gebrakan Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI di bidang infrastruktur. Kebijakan Jokowi diyakini untuk menggenjot infrastruktur khususnya jalan tol akan mampu memacu perekonomian.

Berbicara pada acara “Ngopi Bareng Kita Jokowi” di Paradigma Cafe, kompleks kantor DPD I Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018) malam, Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI menjelaskan, banyak hal tentang kaitan infrastruktur dengan pertumbungan ekonomi. Legislator Golkar itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi membutuhkan proses produksi.

“Bayangkan begitu kita tumbuh ekonominya pasti kita butuh pendukung proses produksi. Pertama butuh listrik, begitu kapasitas produksi ditingkatkan, mesin dimasukkan maka butuh butuh transportasi dan logistik. Apakah pendukung jalan yang sudah ada memadai?” ujarnya di hadapan sekitar 50 orang peserta dialog.

Hanya saja, pemerintah tentu tidak bisa sendirian membangun infrastruktur. Karena itu, pemerintah melibatkan swasta.

Salah satu jurus pemerintah membujuk swasta agar mau membiayai proyek infrastruktur adalah memberikan insentif.

“Kamu (investor swasta) saya kasih kesempatan buat jalan dan kamu bisa menarik biaya ke setiap orang yang melewatinya,” ujarnya memberi contoh.

Dia kemudian mencontohkan jalan di Pantura Pulau Jawa yang menjadi jalur penting bagi perekonomian. Namun, jalur itu makin padat sehingga sering mengakibatkan kemacetan yang tidak efektif dan efisien secara ekonomi.

“Seperti di jalan Pantura tidak ada alternatif lain dan biayanya tinggi ya mau tidak mau bangun jalan tol. Kalau ingin lancar, cepat maka ini (jalan tol) solusinya,” tegas dia.

Contoh lain adalah jalur kereta. Saat ini pemerintah menggenjot pembangunan jalur ganda atau double track.

“Kita sudah punya jalur kereta double track dan kita masih butuh kereta supercepat. Itu perlu, sebagai simbol negara maju,” tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia juga harus membangun infrastruktur yang bisa menjadi simbol sebagai negara maju. Apalagi negara tetangga di ASEAN juga sudah menunjukkan hal itu.

Sebagai contoh adalah Bangkok di Thailand yang sudah memiliki jalur kereta bawah tanah atau subway sejak 2004. Kuala Lumpur di Malaysia juga sudah punya Light Rail Transit (LRT) sejak sebelum 2000.

“Nah Indonesia bagaimana? Ini harus diberikan dukungan. Masa kita berdesakan di Metromini, Kopaja. Maka ini yang harus kita dukung,” jelasnya.

Misbakhun justru menganggap sindiran yang menyebut pemerintahan Presiden Jokowi sebagai rezim tol merupakan hal positif. Menurutnya, membangun karakter negara harus diwujudkan dengan infrastruktur yang bagus.

“Dan ini bisa memengaruhi imajinasi dunia bahwa Indonesia adalah negara yang maju. Maka sebutan rezim tol ini adalah sesuatu yang membanggakan,” pungkasnya,” ujarnya.(faz/ipg)