26 Dusun di Bojonegoro Belum Teraliri Listrik PLN

Sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) di 26 dusun di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, masuk dusun gelap belum teraliri aliran listrik PLN, karena lokasinya di wilayah terpencil di tengah-tengah kawasan hutan jati.

Dadang Aries Subiyanto Kasubag ESDM dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro, di Bojonegoro, Senin (30/4/2018), menjelaskan sebanyak 26 dusun di 17 desa yang masuk dusun gelap, belum berlistrik PLN tersebar di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem dan Ngambon.

Selain itu ada Kecamatan Tambakrejo, Sekar, Temayang, Margomulyo, Ngraho dan Ngasem. Di wilayah yang masuk dusun gelap itu, lanjut dia, ada sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati listrik PLN.

“Lokasinya semuanya terpencil, karena di tengah-tengah kawasan hutan jati,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia menyebutkan jumlah dusun gelap di daerahnya pada 2018 itu, sudah jauh berkurang dibandingkan dengan data pada 2012.

Dari hasil survei ketika itu tercatat sebanyak 6.716 kepala keluarga (KK) berada di 75 dusun, 28 desa dan tersebar di 13 kecamatan.

“Jumlah dusun gelap sudah jauh berkurang, karena setiap tahun pemkab memprogramkan pengadaan listrik PLN di dusun gelap, selain itu ada juga program PLN dalam pengadaan listrik di dusun gelap,” ucapnya menjelaskan.

Ia memberikan gambaran pada 2017 program pemkab dalam pengadaan listrik PLN dilaksanakan di Dusun Nglambangan, Desa Setren, Kecamatan Ngasem dan Dusun Meduri, Desa Kalimati, Kecamatan Margomulyo.

“Kalau tahun ini sepertinya tidak ada program pengadaan listrik PLN di dusun gelap,” ujarnya.

Ia menambahkan penanganan lainnya yang dilakukan untuk dusun gelap yaitu membangun listrik tenaga surya (PLTS) komunal di Dusun Maor, Desa Clebung, Kecamatan Bubulan.

Hanya saja, lanjut dia, PLTS di dusun setempat, bantuan dari Kementerian ESDM tidak berfungsi karena ada kerusakan di peralatannya.

“Warga di dusun gelap sebagian ada yang meperoleh listrik PLN tetapi dengan cara menyalurkan kabel listrik dengan jarak bisa 3 kilometer di desa tetangganya,” ucapnya.

Diperoleh keterangan dari seorang instalatir listrik di Bojonegoro, pemkab tahun ini tidak memprogramkan pengadaan lsitrik PLN, untuk menghindari dimanfaatkannya momen tersebut untuk politik. Karena, di daerah setempat mengingat tahun ini adalah tahun pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kemungkinan setelah pilkada program pengadaan listrik PLN didusun terpencil akan berjalan kembali,” imbuh seorang instalatir listrik di Bojonegoro Abdul. (ant/ino)