Dalam melayani masyarakat terkait layanan donor darah, Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Surabaya dipastikan menerapkan standar good manufacturing practices (GMP) sehingga layanan donor darah semakin detil dan rinci karena tersertifikasi.
“Saat ini kami memang sudah menerapkan itu, layanan dengan standar GMP. Yang menggembirakan dalam bulan ini kami akan menerima sertifikasi GMP yang dikeluarkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan),” kata Dr Hj Budi Arifah, Direktur UTD PMI Kota Surabaya.
Dengan sertifikasi tersebut, lanjut Budi, maka akan ada aturan ketat dan lebih rinci dalam kaitannya dengan proses layanan donor darah di UTD PMI Surabaya. Budi kemudian mencontohkan, pendonor yang ingin mendonorkan darahnya tetapi ternyata trombositnya kurang dari ketentuan, akan ditolak.
September ini, tambah Budi, jumlah pendonor darah memang meningkat. Tetapi dari peningkatan tersebut, tidak sedikit pendonor yang terpaksa ditolak oleh karena trombositnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan.
“Bisa jadi karena faktor istirahat yang kurang, sehingga mengakibatkan produksi trombositnya mengalami gangguan sehingga saat akan melakukan donor darah hal itu terdeteksi maka, kami tolak dan anjurkan untuk kembali lagi setelah seminggu,” ujar Budi.
Tentang sertifikasi GMP dari BPOM, Budi membenarkan bahwa hal itu memang membanggakan tetapi sekaligus harus dipertanggungjawabkan. “Selain membanggakan karena sertifikasi itu baru satu-satunya di Indonesia dan diterima oleh UTD PMI Surabaya. Tapi ini sekaligus tanggung jawab yang berat,” kata Budi.
Di sela-sela perayaan 72 tahun Palang Merah Indonesia (PMI) di Surabaya, Senin (18/9/2017) Budi juga menginformasikan bahwa saat ini di UTD PMI Surabaya memang sedang mengalami peningkatan jumlah pendonor darah yang tercatat sampai 400 pendonor dalam sehari.
“Tetapi karena pemeriksaan untuk kelayakan darah juga cukup ketat maka kuota sehari sampai 400 pendonor itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Namun demikian kami tetap bersyukur, dna ini merupakan kerjasama dari banyak pihak yang peduli dengan PMI,” kata Budi Arifah.(tok/ipg)