Rencana Pemkot Surabaya menguji coba trunk, angkutan pengumpan berkapasitas besar, yakni bus berlantai rendah (lower deck) yang akan disebut Trans Surabaya, di Jalan Ir Soekarno Hatta, Jalan MERR IIC Surabaya agak tertunda.
Kalau sebelumnya Pemkot berencana mengoperasikan trunk pada 2017, tapi sampai hari ini pengadaan bus lower deck ini masih dalam proses pengajuan e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Irvan Wahyudradjad Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya memperkirakan, pengadaan trunk ini baru akan terealisasi pada akhir tahun mendatang.
Tapi dia memastikan anggaran pengadaan delapan bus dari 20 bus yang direncanakan, sudah termuat dalam APBD 2017.
“Sudah masuk (APBD 2017), tinggal proses e-katalog saja,” kata Irvan kepada suarasurabaya.net.
Herlambang Sucahyo Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeko Surabaya berpendapat, proses e-katalog yang cenderung lama ada kemungkinan karena faktor jenis bus yang tidak biasa.
“Bus lower deck ini kan enggak biasa, tidak semuanya bisa memproduksi. Mungkin karena ini juga respons-nya agak lama,” katanya.
Adapun soal anggaran yang telah disiapkan Pemkot Surabaya, Herlambang menyebutkan, untuk masing-masing bus harganya diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar.
“Tapi tergantung e-katalog ya. Kan lelang dulu. Harganya mungkin bervariasi,” katanya.
Perlu diketahui, pengadaan trunk yang akan disebut Trans Surabaya dan akan diuji coba di jalan MERR II C ini merupakan upaya Pemkot Surabaya menyediakan angkutan massal yang memadai di Surabaya.
Pemilihan bus jenis lower deck yang lantainya sejajar dengan tinggi pedestrian ini, agar transportasi massal ini ramah bagi warga Surabaya penyandang disabilitas.
Ke depan, Pemkot Surabaya berencana menyediakan 20 angkutan trunk masing-masing berkapasitas 60 orang dan 16 angkutan feeder (angkutan pengumpan berkapasitas kecil) berkapasitas 15-16 orang.
Angkutan pengumpan ini akan terintegrasi dengan angkutan massal cepat, termasuk trem di Surabaya. Keberadaan angkutan massal ini juga akan mendukung penerapan pembatasan penggunaan kendaraan.
Sehingga bila angkutan massal terintegrasi sudah melewati jalan tertentu, Pemkot bisa menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, misalnya dengan skema road pricing (jalan berbayar).
Di Jalan Tunjungan misalnya, ke depan, bila sudah ada angkutan massal trem di lokasi itu dan sudah terintegrasi dengan angkutan pengumpan maka penggunaan kendaraan pribadi akan sangat dibatasi.
Herlambang Sucahyo Kabid Sarana Prasarana Bappeko Surabaya menyatakan, Jalan Tunjungan ke depan memang akan dibatasi hanya untuk angkutan massal, pejalan kaki, dan pengguna sepeda kayuh.
“Skemanya masih dibahas. Tapi memang ada kemungkinan kendaraan roda dua tidak diperbolehkan lewat Tunjungan. Untuk kendaraan roda empat, nanti juga mungkin diterapkan skema pembatasan seperti road pricing,” ujarnya.(den/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
