Terima SK Sebagai Penjabat Bupati Nganjuk, Badrus akan Kurangi Rumor Negatif

Abdul Wahid Badrus Wakil Bupati Nganjuk telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Penjabat Bupati Nganjuk di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/10/2017) sore.

Penyerahan SK Penjabat Bupati Nganjuk oleh Soekarwo Gubernur Jatim ini berlangsung tertutup selama kurang lebih setengah jam.

Kepada wartawan, Badrus mengatakan, langkah pertama yang akan dia ambil sebagai Penjabat Bupati adalah mengumpulkan para kepala dinas di lingkungan Pemkab Nganjuk.

“Saya akan kumpulkan kepala-kepala dinas, untuk memastikan bagaimana agar pemerintahan di Kabupaten Nganjuk akan lebih bagus di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang akan dia pastikan dalam pertemuan dengan kepala-kepala dinas Pemkab Nganjuk. Pertama, dia ingin memastikan bahwa kendali pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kedua, rumor-rumor negatif harus segera kami kurangi. Terakhir, memberi semangat kepada para kepala dinas di Kabupaten Nganjuk, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Soal kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK yang telah menetapkan Taufiqurrahman Bupati Nganjuk sebagai tersangka, Badrus mengatakan hal itu adalah tugas KPK.

“Tugas kami bagaimana pemerintahan di Kabupaten Nganjuk seusai dengan tupoksinya harus berjalan dengan baik. Kami memohon teguran semua pihak, termasuk media massa, agar memberikan kontribusi bagaimana terbaik ke depan,” katanya.

Perlu diketahui, pengangkatan Badrus sebagai Penjabat Bupati Nganjuk berkaitan dengan penetapan Taufiqurrahman Bupati Nganjuk oleh KPK sebagai tersangka korupsi perekrutan PNS di Kabupaten Nganjuk pada 2017, Kamis (26/10/2017).

Jumat (27/10/2017) ini, KPK juga telah menahan Bupati Nganjuk bersama empat tersangka lain yang tertangkap dalam OTT KPK, Rabu (25/10/2017) lalu, di rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Para tersangka akan ditahan di rutan tersebut selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan KPK dalam kasus korupsi ini.(den/iss/ipg)