Krisis kemanusiaan di Myanmar masih belum reda, meski pemberitaan di media massa nasional soal Etnis Rohingya yang dipaksa mengungsi sudah tidak begitu gencar.
Berdasarkan data update Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR), jumlah pengungsi baru sejak 25 Agustus 2017 mencapai 603 ribu jiwa yang tersebar di 15 titik pengungsian di Bangladesh.
Sekitar 1,4 juta lainnya tersebar di beberapa negara di antaranya Indonesia, Saudi Arabia, India, Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.
Para pengungsi itu umumnya dari wilayah Maungdaw (76 persen), Buthidaung (18 persen) dan Rathedaung (4 persen) negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Memang pemberitaan soal krisis kemanusiaan di Myanmar sudah jarang diupdate, apalagi di Indonesia isunya sangat cepat berubah. Tapi, faktanya kondisi Etnis Rohingya di Myanmar masih sangat menyedihkan,” ujar Syuhelmaidi Syukur Presiden KNSP kepada suarasurabaya.net, Selasa (24/10/2017), di kawasan Jakarta Pusat.
Aksi kekerasan, pembakaran tempat tinggal serta pengusiran, lanjut Syihelmaidi, juga masih dialami masyarakat Etnis Rohingya di kawasan Myanmar.
“Informasi dari tim kami yang ada di lapangan, tiap hari ada sekitar 1000-2000an pengungsi yang menyeberang ke negara lain, kebanyakan anak-anak dan orang tua,” imbuhnya.
Persoalan lain yang terjadi adalah belum ada tempat pengungsian yang layak. Sehingga, para pengungsi Etnis Rohingya rentan terserang penyakit.
Penyakit yang umumnya diderita pengungsi Myanmar temuan tim dokter ACT, di antaranya Gratritis, ISPA, Headache dan Unezplained Fever, Skin Infection (alergi), Myaldia dan lain-lain.
“Sampai sekarang, belum ada lembaga yang mendirikan tenda pengungsian. Tim TPF KNSR masih berada di Bangladesh dan sejumlah informan KNSR juga memantau kondisi terkini di Rachine,” katanya.
Maka dari itu, KNSR menggugah semua pihak untuk sama-sama menekan pemerintah Myanmar menghentikan genosida, pembantaian dan penindasan atas Etnis Rohingya.
Kemudian, mendesak Parlemen RI lebih aktif melakukan diplomasi kemanusiaan guna menghentikan pembantaian dan penindasan etnis sebagai pengejawantahan dari amanah Lembukaan UUD NRI 1945
“Kami juga mendorong Pemerintah Indonesia terus melanjutkan langkah penyelesaian secara tuntas dengan melibatkan negara-negara kawasan Asean, OKI, dewan HAM dan DK PBB,” ujar Syuhelmaidi.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
