Reaktivasi Trem di Surabaya yang Tak Kunjung Terwujud

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menjelaskan, dia sudah rapat dengan salah satu kementerian RI mengenai reaktivasi trem di Surabaya.

Kesimpulan Risma dari hasil rapat itu, kondisi APBN, saat ini, sedang sulit. Memang ada solusi lain soal pendanaan reaktivasi trem ini, yang disarankan oleh Pemerintah Pusat.

“Ada pilihan, pakai kerja sama lain, yang ini harus pakai tender. Tapi enggak bisa. Intinya, saat ini APBN memang sulit,” ujarnya di Gedung DPRD Surabaya, Senin (29/5/2017).

Kerja sama yang dimaksud Risma yakni Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

KPBU dan PINA menjadi opsi yang disarankan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) kepada pemerintah daerah, mengingat kondisi APBN yang sedang sulit.

“Kalau pakai itu, berarti harus tender lagi. Padahal, khusus untuk Surabaya, pembangunan trem ini sudah ada Perpres-nya,” kata Risma.

Risma mengatakan, sudah melihat sendiri Perpres itu ditandatangani Presiden. Di dalamnya, ada penunjukan langsung kepada BUMN untuk mengerjakan​ proyek reaktivasi trem ini.

“Aku lupa BUMN apa. Nah, artinya kan aku (wali kota) tidak bisa menggelar tender,” kata Risma. Sebab, sudah ada penunjukan langsung oleh presiden, khusus untuk Surabaya.

Risma mengatakan, Senin pekan depan, Pemkot Surabaya akan kembali diundang dalam rapat lanjutan dengan Pemerintah Pusat.

“Nanti lihat lah, Surabaya ini progres-nya sampai sejauh mana. Kita lihat Senin depan, ya,” katanya.

Risma juga sempat menyampaikan, tidak hanya Surabaya saja yang proyek pembangunan dengan​ biaya APBN belum juga berlangsung.

Menurutnya, Proyek di Kota Bandung bahkan sudah tender dan sudah ada pemenang tendernya.

“Pak Ridwan Kamil itu malah sudah tender dan sudah nemu pemenang, tetap enggak bisa,” ujarnya.(den/ipg)