Presiden Dorong Jajarannya Beralih ke Transaksi Nontunai

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Joko Widodo Presiden membuka kegiatan itu dengan sambutan, yang salah satunya membahas mengenai penggunaan transaksi non tunai. Presiden mendorong jajarannya untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya.

Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi non tunai, menurut penilaian Presiden, bisa membantu.

“Dulu kita rintis di DKI Jakarta, noncash transaction itu sangat membantu. Ini betul-betul kita harus rombak semuanya. Kita harus berani sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak laporan-laporan,” ujarnya.

Jokowi mengakui, saat ini di DKI Jakarta telah memiliki 752 entitas dengan transaksi nontunai yang membuat sistem keuangan Provinsi itu lebih efisien. “Gampang sekali kalau semua mau melakukan,” katanya.

Data Bank Indonesia secara nasional yang dihimpun suarasurabaya.net dari situs resmi Bank Indonesia, jumlah uang elektronik beredar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Jumlah uang elektronik beredar hingga Juli 2017 mencapai 69,4 juta. Dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 51,2 juta, penambahan jumlah uang elektronik beredar selama setahun mencapai 11,2 juta.

Selain jumlahnya yang terus bertambah, peningkatan jumlah nominal transaksi menggunakan uang elektronik juga tampak dari tahun ke tahun.

Pada 2015 lalu, nominal transaksi menggunakan uang elektronik sebesar Rp5,2 triliun. Jumlah ini meningkat pada 2016 menjadi Rp7,1 triliun. Sedangkan hingga Juli 2017 ini, jumlah transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp5,9 triliun.

Selain soal penggunaan uang elektronik, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” kata Presiden, melalui rilis yang diterima suarasurabaya.net.

Jokowi juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

“Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya,” kata Presiden.(den/rst)