Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Nganjuk terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT), tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Mapolres Nganjuk.
Dari pantauan Antara, Kamis (26/10/2017), tim penyidik KPK meninggalkan Mapolres Nganjuk sekitar pukul 07.00 WIB. Penyidik lewat pintu belakang mapolres dan langsung meninggalkan kantor tersebut. Namun, para pejabat yang diperiksa ternyata tidak ikut lewat pintu belakang.
Hingga kini, belum diketahui sejumlah pejabat yang diperiksa tersebut apakah ikut ke Jakarta atau dibawa ke Mapolda Jatim. Namun, mereka telah diperiksa intensif di polres sehari semalam dengan penjagaan yang ketat.
KPK telah melakukan operasi tangkap tangan pada sejumlah pejabat Nganjuk di Jakarta dan Kabupaten Nganjuk. Sejumlah pejabat yang diamankan termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ita Triwibawati (istri), kepala sekolah, serta ajudan. Mereka diperiksa di Jakarta.
Sementara yang diperiksa di Mapolres Nganjuk beberapa adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, sejumlah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, kepala sekolah, serta beberapa orang yang dikabarkan ajudan dan sopir. Mereka diperiksa di Mapolres Nganjuk. Mereka dibawa sejak Rabu (25/10/2017) siang hingga Kamis (26/10/2017) pagi.
Kasus yang diduga melibatkan banyak pejabat Pemkab Nganjuk itu adalah dugaan gratifikasi jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk pada 2017. Ada sebanyak 12 penyidik KPK yang ditugaskan ke Kabupaten Nganjuk dan melakukan pemeriksaan.
Agus Irianto Kepala Bagian Hubungan Masayarat Pemkab Nganjuk mengiyakan ada pejabat di kabupaten ini yang diperiksa oleh KPK. Namun, ia mengaku belum tahu persis kasus yang diselidiki KPK tersebut dan hanya mendapatkan informasi terkait dengan pemeriksaan.
“Dari informasi yang saya terima, ada dua petugas KPK yang datang ke dinas lingkungan hidup menemui kepala dinas. Tadi hanya dimintai keterangan saja sekarang masih di polres,” kata Agus.
Taufiqurrahman merupakan Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018. Ia juga pernah berurusan dengan KPK pada tahun 2016 bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga terlibat korupsi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada 2009.
Beberapa proyek itu misalnya pembangunan jembatan kedungingas, proyek rehabilitasi saluran melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan sukomoro sampai kecubung, dan sejumlah proyek lainnya.
Tidak terima atas penetapan status tersangka, Taufiqurrahman mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan dikabulkan. Namun, kasus tersebut tetap diproses hingga terjadi OTT KPK tersebut.
Bupati Nganjuk itu juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Nganjuk, namun karena perkara hukum yang melibatkannya, DPP PDIP akhirnya memecatnya. (ant/dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
